Penyampaian Kepala Daerah Terhadap Ranperda Pengelolaan Keuangan

  • Bagikan
F 2 paripurna
KHOTIM/RADARMANDALIKA PARIPURNA: Foto kegiatan paripurna di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Rabu kemarin.

PRAYA – Wakil Bupati Lombok Tengah, HM. Nursiah mewakili kepala daerah menyampaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan keuangan daerah dalam sidang paripurna, Rabu kemarin. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah melalui Komisi IV menyampaikan pengusulan tentang penyelenggaraan perpustakaan.

Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah mengatakan, terhadap Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana dengan berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertibangan keuangan pusat dan daerah telah ditetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan daerah, dengan memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, wabup menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan mengenai pokok-pokok yang menjadi dasar pelaksanaan dan yang demikian ini telah dilakukan oleh pemerintah Lombok Tengah, melalui peraturan daerah nomor 1 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perkembangan terjadi berbagai dinamika dan perubahan kebijakan yang mendasar dalam pemerintah daerah, dengan diterbitkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintah daerah termasuk peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelesaian.

Katanya, adapun penyempurna pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dijadikan dasar dan pedoman bagi daerah untuk mengelola keuangan daerah dengan penyempurnaan yang dilakukan dengan mencabut PP Nomor 58 tahun 2005 tersebut dan menggantinya dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai penyempurnaan pengaturan berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini.

Dengan tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi akuntabilitas dan partisipatif pengolahan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, satuan kerja perangkat daerah, pejabat kerja perangkat daerah dan tim anggaran pemerintah daerah.

Nursiah menjelaskan, dalam struktur pengelola keuangan daerah berkewajiban menyusun dan menata keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien melalui struktur APBD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya dengan berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut. Maka, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu untuk memperbaharui Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah untuk mengadakan penyesuaian yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan juga peraturan amanat dari pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sehingga menyebabkan pemerintah harus merevisi peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga relevansi dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Adapun materi yang di susun dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah terbagi ke dalam 15 bab dan 211 pasal dimana meliputi diantaranya, bab pertama tentang ketentuan umum, kemudian bab kedua tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, bab ketiga tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, bab empat penyusunan rancangan APBD, bab lima tentang penetapan APBD tentang pelaksanaan dan penatausahaan, bab tujuh tentang laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, bab delapan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, bab sembilan tentang penyusunan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, bab sepuluh kekayaan daerah dan utang daerah, bab sebelas tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bab duabelas tentang penyelesaian kerugian keuangan negara, bab ketiga belas tentang informasi keuangan daerah, bab empat belas tentang pembinaan dan pengawasan, serta terakhir bab limabelas tentang ketentuan.

Sementara dalam agenda kedua penyampaian Ketua Komisi IV DPRD Loteng, HM. Supli menyampaikan rencana pengadaan perpustakaan dimana merupakan salah satu kewenangan pemerintahan yang diberikan negara kepada pemerintahan daerah berdasarkan pasal 12 ayat 2 huruf B, kemudian undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pada dasarnya, hal tersebut merupakan suatu bentuk penegasan akan kewajiban pemerintahan daerah dalam berperan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwasanya pemerintahan daerah sebagai lembaga negara yang melaksanakan pemerintahan di daerah kabupaten berdasarkan kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah. “Kemudian, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah di wilayah masing-masing dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat dalam menggalakkan promosi gemar membaca,” kata Supli.

Dilanjutkannya, dengan memanfaatkan perpustakaan dan memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah dan menyelenggarakan kemudian mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan hal ini merupakan tentang kekayaan budaya daerah wilayahnya.

Dengan berdasarkan pada aturan perundangan tersebut di atas, maka pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Tengah berwenang membentuk suatu peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan dan pembentukan peraturan daerah diakan ini sangatlah penting. Artinya, bagi penyelenggaraan perpustakaan yang baik sesuai dengan standar nasional perpustakaan sebagai  bentuk upaya pengembangan kualitas kemampuan sumber daya manusia daerah Lombok Tengah agar mampu mengelola sumber daya alam dengan berbagai macam teknologinya.

Sehingga kedepannya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara optimal, yang pastinya hal-hal tersebut merupakan berkaitan lansung dengan sebagaimana diketahui daerah Kabupaten Lombok Tengah belum memiliki Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan perpustakaan.

Pembuatan di Kabupaten Lombok Tengah hanya dilandaskan pada Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 82 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok dimana keberadaan Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 82 tahun 2016 ini belum dapat mengakomodir pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Lombok tengah dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkembangan pelayanan perpustakaan yang ada di sidang dewan yang terhormat berdasarkan paparan yang telah disampaikan.

“Izinkan kami komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai inisiator pada rapat paripurna ini menyampaikan penjelasan terhadap gerak DPRD Lombok Tengah Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan ini,” jelasnya.

Kemudian, dari pihak DPRD Kabupaten dari berbagai tahapan tersebut komisi IV telah melakukan sinkronisasi, sehingga telah menghasilkan rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan perpustakaan yang terdiri dari 15 bab dan 64 pasal secara rincian dan detail. (tim/adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *