Pengangguran Membludak, Gubernur Bisa Apa ?

MATARAM – Gubernur NTB Zulkiflimansyah diminta serius mengatasi membludaknya pengangguran di NTB. Selama ini, Pemprov belum terlihat fokus. Padahal dengan angka pengangguran yang sangat pantastis itu menjadi PR besar baru pemerintah yang harus dicarikan jalan keluar. Terlebih ada even besar menunggu, perhelatan MotoGP misalnya.
“Kecuali pak Zul anggap ini bukan PR,” sentil Anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah, Selasa kemarin.

Statement ini muncul setelah melihat angka pengangguran per kemarin mencapai 4,22 persen. Persentase tersebut dilihat dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 2,69 juta orang naik sekitar 81,77 ribu dibandingkan Agustus 2019. Jumlah itu diluar dari kedatangan para warga NTB yang setiap minggu mencapai ratusan orang dari Luar Negeri merupakan eks TKI/TKW. Mereka terpaksa balik kampung lantaran tidak bisa berkerja karena Covid-19 dan ada juga yang masa kontrak kerja habis.

“Dari dulu kita komisi V udah minta Pemprov antisipasi dibidang tenaga kerja efek balik dari Covid-19 ini,” tegas politisi PKB itu.

Katanya, Pemprov sejak dahulu didorong memperbanyak inovasi pemanfaatan ruang kerja mandiri di daerah. Bagaimana pemerintah menggeliatkan sektor UMKM baik level desa hingga dusun. Bisa juga inovasi pemanfataan teknologi digital bisa mnjadi ruang kerja mandiri. Atau memfasilitasi purna tenaga kerja dengan pengembangan keterampilan lebih praktis dan bermanfaat.
“Dari rencana-rencana di atas belum juga bisa dipayakan maksimal oleh Pemprov (hingga saat ini),” sesal Yongki sapaan akrabnya.

Yongki menyadari saat ini semua daerah sedang berada pada situasi sulit dan butuh fokus menangani Covid-19 yang belum reda. Namun bukan berarti mengabaikan fakta bahwa pengangguran merajalela. Sebagai wakil rakyat pihaknya mengingatkan pemerintah jangan sampai menyambut MotoGP dengan membludaknya angka pengangguran.

“Intinya ada potensi pengembangan kerja menutupi pengangguran. Idealnya diinisiasi oleh OPD tehnis dalam bentuk invetarisir, formula, pendampingan dan pemantauan. OPD tehnis harus hadir secara solutif atas problem pengangguran di NTB saat ini,” tegasnya.

Ditanya dorongan politik anggaran di Komisi V, Yongki menjamin hal demikian. Selama ini Komisi V punya komitmen tidak hanya mendukung secara anggaran termasuk bagaimana terus menggenjot OPD teknis menyikapi kondisi tersebut.
Yang harus diketahui, dia dukungan itu tidak saja di dewan justru yang perlu dipertanyakan politikal will pimpinan daerah sendiri dalam hal ini gubernur.

“Komisi V punya komitmen itu mendukung dan mendorong kok. Tapi itu tergantung kesungguhan political will pimpinan daerah,” katanya lagi.
Pengangguran itu lanjutnya, dampak dari belum mempunyai jaminan yang jelas dari Pemprov sendiri. Padahal dengan sumber daya alam (SDA) ini pastinya bisa. Yongki menyebutkan resource pariwisata, pertanian, perkebunan, ternak dan lain lain yang telah mumpuni yang bisa dikembangkan dalam rangka menjaring tenaga kerja.

“Saya mlihat dua tahun ini sektor ini blum menjadi perhatian serius gubernur kita,” katanya.

Dilanjutkan dia, ini tergambar dua tahun berturut-turut OPD tenaga kerja selaku perencana dan pelaksana tehnis, blum menjadi “primadona” untuk dialokasikan anggaran secara maksimal pihak eksekutif di dalam setiap pembahasan anggaran.
“Kedepan kita harap bisa menjadikam (point poin) konsterasi dan primadona,” pungkasnya. (jho)