Penerima BST Disoal, Khalik Buka Suara

WhatsApp Image 2020 05 07 at 06.25.42

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Ahsanul Khalik

MATARAM – Data Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial dikeluhkan masyarakat. Dari daftar nama yang keluar banyak ditemukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pindah desa bahkan meninggal dunia.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik menyampaikan data alur validasi dimana data penerima itu awalnya memang dari Mensos bidang Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin (PFM), diserahkan kepada kabupaten kota sesuai dengan jumlah kuota masing masing By Name By Address (BNBA). Selanjutnya oleh Bupati Walikota menyerahkan kepada Dinas Sosial atau operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS -NG) yang telah dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tentunya BNBA. Selanjutnya baru turun ke desa sesuai dengan kuota yang diterimanya.

“Desa melakukan validasi data yang diberikan oleh operator. Desa memutuskan dari quota yang ada apakah menetapkan semua DTKS atau mengusulkan data keluarga miskin baru by name by adres,” jelas Ahsanul di Mataram, Kamis kemarin.

“Jadi itu alur validasi oleh dinas sosial kabupaten kota sampai desa,” tambahnya.

Tidak berhenti sampai disitu saja, desa lalu mengusulkan kembali ke operator kabupaten kota. Selanjutnya rekapan kabupaten dikirim kembali ke Dirjen PFM Mensos.

Ahsanul mengatakan, jika masih ada nama PNS yang keluar harusnya ditanyakan ke kabupaten kota atau desa. Kenapa saat itu mereka tidak mengeluarkan data tersebut. Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi lanjut Ahsanul tidak terlibat sebab data tersebut dari Mensos langsung ke kabupaten kota. Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses validasi.

“Alurnya sudah jelas itu dari pusat langsung ke kabupaten/kota. itu quota nya untuk divalidasi,” katanya.

Ahsaul menyebutkan jatah BST di NTB sabanyak 270.005 KK dengan rincian Kota Mataram 14.680, Lombok Barat 31.205, Lombok Tengah 46.861, Lombok Timur 80.239, Kabupaten Lombok Utara 7.449.

Selanjutnya Kabupaten Sumbawa 28.869, Kabupaten Sumbawa Barat 8.600, Dompu 11.721,  Kota Bima 10.718 dan kabupaten Bima 29.663.

Ahsaul mengatakan proses validasi data itu dilakukan tahun ini. Berdasarkan surat Mensos pertanggal 30 April Nomor 111/MS/C/4/ 2020  perihal Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang ditujukan kepada gubernur dan Bupati se Indonesia pada poin kedua menyebutkan jumlah nilai bantuan sebesar Rp 600.000 disalurkan setiap bulan selama tiga bulan (April, Mei dan Juni). Bagi daerah yang telah selesai mengirimkan data BST seusai surat Dirjen PFM Nomor 1432/6/D/01.04/2020 tanggal 17 April 2020 BST akan segera disalurkan. Sementara itu bagi daerah yang belum mengirimkan diminta agar segera mengirimkan.

Selanjutnya point ke tiga dalam surat Mensos itu kriteria penerima BST diluar Penerima Program Keluarga Harapan dan Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (PKH BPNT) dan dalam penetapan BST mengacu pada DTKS.

“Di poin ke dua surat itu data BST kabupaten kota sudah diminta sejak 17 April,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Satu Pasien Positif Korona di Mataram Meninggal

Read Next

Komisi II Evaluasi Sejumlah OPD, JPS Gemilang Tahap II Telur Ditiadakan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *