MATARAM –Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram sudah melaksanakan musyawarah kelurahan (Muskel) di 50 kelurahan untuk memperbaharui atau memperbaiki data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang dulu disebut Basis Data Terbaru (BDT). Dinsos mengajukan jumlah usulan baru sebanyak 5.211 kepala keluarag rumah tangga miskin.
Hanya saja, dari ribuan usulan baru rumah tangga tersebut, Kepala Dinsos Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati, enggan membeberkan rincian jumlah untuk masing-masing kecamatan di enam kecamatan se Kota Mataram. “Ini (ada) uraiannya masing-masing per kecamatan,” kata perempuan berjilbab itu, pekan kemarin.
Yang jelas, kata Asnayati, pihaknya sudah memperbaiki data rumah tangga dalam DTKS melalui verifikasi dan validasi (verval) di kelurahan. Rinciannya, anggota rumah tangga yang diperbaiki ada sekitar 2.064 jiwa, meninggal 214 jiwa, warga yang pindah 537 jiwa, kesalahan prilis karena error sebanyak 659 jiwa, data tidak ditemukan 208 jiwa.
“Kemudian usulan baru anggota rumah tangga 5.211 (KK),” sebut Asnayati.
Itu artinya, Dinsos Kota Mataram sudah merampungkan jumlah rumah tangga dalam DTKS. Hasilnya pun sudah diajukan atau dikirim ke Kementerian Sosial (Kemensos), melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Tentu dengan penetapan oleh Wali Kota Mataram.
“Kita Muskel. Ada penetapan wali kota. Ndak bisa kita main-main. Tanyak ada provinsi. Kita sudah ajuka ke provinsi,” cetus Asnayati.
Jumlah rumah tangga dalam DTKS sebelum perbaikan sebanyak 41.548 KK. Namun, Asnyati belum bisa memastikan atau menyebutkan berapa jumlah rumah tangga yang masuk DTKS dari hasil perbaikan terserbut. Karena, sementara ini belum ada penetapan dari Kemensos RI.
“Nanti kita tunggu makanya penetapannya. Penetapannya Oktober sih katanya,” ungkap dia.
Yang pasti kata Asnayati, dari perbaikan data awal 41.548 KK dalam DTKS tersebut, ada rumah tangga yang dikeluarkan sesuai ketentuan dan ada juga usulan baru ke Kemensos. Terkait usulan jumlah rumah tangga yang dikeluarkan dari DTKS, dia juga belum bisa menyebutkan berapa jumlahnya. Alasannya, lagi-lagi belum ada penetapan resmi dari pemerintah pusat.
“Saya tidak berbicata keluar masuk. Tetapi ini usulan terbaru kita (baik jumlah rumah tangga yang keluar maupun usulan baru) yang kita usulkan ke kementerian,” terang dia. (zak)