Pemkot Mataram Hapus Pajak Hotel dan Restoran

F HM Syakirin scaled

RAZAK/RADAR MANDALIKA HM Syakirin Hukmi

MATARAM – Pemkot Mataram akhirnya memberikan dua bentuk keringanan kepada perusahaan. Yaitu, penghapusan dan penundaan pembayaran pajak hotel dan restoran. Kebijakan ini diambil karena melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

Akan tetapi, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Syakirin menegaskan, beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh perusahaan jika ingin mendapat keringanan penghapusan pajak. Syaratnya yaitu perusahaan tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan atau tenaga kerja.

“Kedua, dia (perusahaan) tidak boleh memungut pajak kepada masyarakat. Contoh, side (anda, Red) beli makanan, maka dia tidak boleh memungut pajak. Tapi kalau dia memungut pajak harus disetor,” terang dia, kemarin.

Pemkot Mataram memberikan pembebasan pajak hotel dan restoran dalam kurun waktu selama tiga bulan. Dengan catatan, perusahaan harus mematuhi syarat-syarat tertentu. Hanya saja, Syakirin mengaku tidak hapal terkait mulai bulan apa dan sampai bulan apa kebijakan itu akan diberlakukan.

“Ndak hapal saya. Soalnya nanti hotel berbeda, restotan juga berbeda. Ndak hapal saya tapi ada pembebasannya itu,” ungkap dia.

Syakirin kembali menegaskan, Pemkot Mataram tidak hanya memberlakukan penghapusan pajak. Namun, perlu dicatat adalah pihaknya juga memberlakukan penundaan pembayaran pajak. “ Ada dua ya. (Satunya) penundaan pembayaran,” ujar dia.

Terkait hal tersebut, pemberlakukan penundaan pembayaran pajak juga diberikan selama tiga bulan. Untuk penundaan juga dia belum tahu mulai dan sampai kapan. Tetapi dia mencontohkan, pembayaran pajak pada Maret bisa ditunda pada Juli. Penundaaan pembayaran pajak ini tanpa dikenakan sanksi administrasi.

“Misalnya penerimaan Bulan Maret yang seharusnya dibayar tanggal 15 April, nanti boleh dia tunda sampai pada 31 Juli misalnya,” terang dia.

Baik penghapusan maupun penundaan pembayaran pajak hotel dan restoran merupakan sebagai bentuk respons Pemkot Mataram terhadap pandemi corona. Kembali ditegaskan, untuk penundaaan pajak tidak ada sanksi administrasi. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimana, perusahaan yang telat membayar pajak harus dikenakan denda.

“Kalau dulu dia terlamat sehari saja disanksi 2 persen. Kalau ini sudah bebas. Tidak ada sanksi administrasi,” tutur Syakirin.

Kebijakan Pemkot Mataram itu disambut baik oleh pihak hotel. Mengingat tingkat hunian kamar hotel akibat penyebaran wabah virus corona. Dimana, pendapatan hotel sangat turun derastis. Banyak pengusaha yang menutup operasional hotel. Karenanya, ratusan karyawan terpaksa dirumahkan sementara waktu.

“Tentu kami sangat berterimakasih terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemkot,” ungkap Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Yono Sulistyo, dikonfirmasi terpisah.

Dia menilai kebijakan yang diambil Pemkot Mataram sudah tepat. Hal ini lantaran, sangat membantu untuk meringankan beban para pengelola hotel dan restoran. Betapa tidak sebut Yono, tingkat hunian kamar hotel rata-rata di bawah 5 persen sejak wabah virus corona.

“Ini bisa meringankan beban industri di masa yang sangat sulit. Karena disisi lain pemerintah sangat berharap tidak ada PHK terhadap karyawan,” ungkap dia.

Sebanyak 25 hotel berada dinaungan AHM. Apakah surat resmi keputusan kepala daerah itu sudah diterima? Yono mengaku sementara ini belum dia terima. “Kami belum terima, namun ada beberapa anggota yang telah terima hard copy-nya,” cetus dia. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pemprov Diminta Buka Data KPM NTB

Read Next

Bang Zul Serahkan Bantuan Bagi Mahasiswa NTT dan Papua

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *