LOTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) harus mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim tahun 2023 ditargetkan naik dari Rp 400 miliar lebih menjadi sekitar Rp 520 miliar lebih.
Untuk memaksimalkan potensi PAD, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer akan diterjunkan sebagai juru pungut disemua objek pajak dan retribusi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, HM Juaini Taofik, di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, kemarin menjelaskan alasan pemerintah berani mematok target PAD di angka Rp 500 miliar lebih. Karena memang banyak potensi yang harus dimaksimalkan dan dipelototi.
Contoh pajak reklame. Ke depan jika waktu pemasangan-nya sudah habis, harus langsung dicabut. Salah satu potensi lain yakni pajak unggas, yang selama ini belum tersentuh. Dengan kondisi saat ini membuat pemerintah harus bekerja lebih keras lagi.
“Kami dorong kesadaran masyarakat, kalau ada petugas pajak dan retribusi memungut terus masuk kantong pribadi, itu yang harus dilaporkan. Tapi kalau ada petugas pemerintah yang datang, lalu menggunakan standar yang ada pasti itu masuk ke kas pemerintah,” tegasnya.
Pajak dan retribusi yang dipungut petugas pemerintah yang dibekali kartu nama, pastinya akan dikembalikan manfaatnya pada masyarakat pula. Ia tak ingin meluruskan jika sebelumnya ada berita yang mengatakan mengapa gaya petugas yang mengambil pajak dan retribusi seperti preman. Namun per 17 Februari mendatang, pemerintah akan melaunching gerakan 100 ASN dan 200 honorer sebagai petugas pemungut pajak dan retribusi.
“Mudahan dengan memaksimalkan semua potensi yang ada ini, PAD kita terus meningkat dari tahun ke tahun,” harapnya. (fa’i/r3)