Pemdes Cendi Manik Lapor Balik

F SPPT

IST/RADAR MANDALIKA DATANGI: Perangkat Desa Cendi Manik usai mendatangi Polres Lobar, Kamis (29/7) lalu.

LOBAR – Pemerintah Desa (Pemdes) Cendi Manik Kecamatan Sekotong mengklarifikasi dugaan pemalsuan SPPT yang ditudingkan oleh oknum yang mengatasnamakan warga setempat. Klarifikasi tersebut dilakukan oleh para perangkat Desa Cendi Manik bersama Sekretaris Desa, Sanilah. Hal itu disampaikan seusai membuat pengaduan di Polres Lombok Barat (Lobar) yang didampingi para staf desa dan kepala dusun se Desa Cendi Manik, Kamis (29/7) lalu.
“Kami di Pemdes Cendi Manik tidak memiliki alat dan kemampuan untuk membuat atau mencetak blangko SPPT PBB sebagaimana yang ditudingkan. Sehingga apa yang dituduhkan itu mengada-ada dan salah alamat,” klarifikasi Sekretaris Desa Cendi Manik, Sanilah ketika dikonfirmasi, akhir pekan kemarin.
Pemberitaan terkait dugaan pemalsuan SPPT PBB oleh Pemdes Cendi Manik menjadi bahan perbincangan. Setelah dimuat di media beberapa pekan terakhir, atas laporan salah satu warga kepada pihak berwajib. “Sah-sah saja, itu hak setiap warga negara (melapor). Kami dari Pemdes Cendi Manik siap akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Dan jika tidak terbukti atas tuduhannya, maka kami segera akan membuat laporan balik,” tegasnya.
Kepala Seksi Pemerintah Desa Cendi Manik, Marzuki menambahkan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk membuat dan mencetak blanko SPPT PBB. Karena itu bukan kewenangan pemerintah desa. “Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB itu diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, bukan dikeluarkan atau dicetak oleh Pemdes Cendi Manik. Pemdes Cendi Manik hanya melayani dan membantu warga masyarakat untuk menyiapkan berkas-berkas administrasi, dan persyaratannya saja,” jelasnya.
Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) mendukung pihak aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pasalnya tindakan itu dirasa merugikan daerah karena pendapatan asli daerah (PAD) sektor itu tak masuk ke daerah.
Kepala Bapenda Lobar, Suparlan mengaku hingga kini pihaknya masih menelusuri terkait SPPT yang diduga palsu itu. Pengecekan juga akan lebih dulu dilakukan. Sebab pihaknya juga tidak ingin gegabah menyampaikan itu palsu atau asli. “Nanti kami cek, kalau tidak ada di sistem, dan tidak ada berkas patut dipertanyakan itu,” jelas Suparlan.
Menurutnya ada dua cara mengecek keabsahan SPPT itu. Yakni mengecek pada bagian pendataan dan pendataan untuk SPPT massal tiap tahun dan SPPT perubahan kembali dicetak di bidang pelayanan.
“Nanti kami cek di dua bidang ini,” imbuhnya.
Terkait dugaan tingginya tarikan pajak pada SPPT yang dibayar warga Cendi Manik, Suparlan mengatakan perlu mengecek lagi. Hanya saja, jika benar tidak sesuai dengan pajak yang dibayarkan maka itu salah. Apalagi informasi dari warga yang diperolehnya di media bahwa uang itu untuk menebus SPPT.
“Itu perlu kami luruskan, tidak ada Bapenda menarik biaya untuk pembuatan, pengurusan dan cetak kembali (perubahan) SPPT. Semua gratis, kecuali beban pajak memang wajib dibayar,” tegasnya.
Jika itu benar, pihaknya menilai kemungkinan dilakukan oleh oknum. Hal itu juga bisa merusak nama baik Bapenda yang terus berusaha menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab untuk menjaga keyakinan masyarakat membayar pajak tidak gampang. Tentu hal ini merugikan warga dan daerah. Karena dari sisi pendapatan pajak tidak masuk ke daerah. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan pemalsuan SPPT ini ke APH. “Karena itu kan masuk ke kantong pribadi. Sehingga kami mendukung langkah APH mengusutnya,” tegasnya. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pembukaan Dan Penerimaan Mahasiswa Kkn Mandiri Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Read Next

Penjaringan Duta Lingkungan NTB Akan Dimulai

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *