Pelayanan BAPENDA Lelet, Tim Delapan Minta Dibubarkan

F Hearing 1

HEARING: Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) saat hearing di kantor DPRD Loteng, kemarin.

PRAYA – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mengadukan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Lombok Tengah, khsusnya soal Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ) yang dianggap semakin menyulitkan warga dan notaris.

Pelayanan yang selama ini dikeluhkan oleh pihak pejabat pembuat akta tanah, nampaknya sampai saat ini belum menemukan titik terang. Dimana setelah melakukan protes beberapa kali ke bahan terkait, baik secara langsung maupun diskusi nampaknya itu belum bisa menyelesaikan persoalan di lapangan. Kali inipun dengan hearing yang dilakukan pula, masih belum ada kejelasan dimana dalam penerbitan akta tanah yang seolah dipersulit dan diperlambat, apalagi dengan dibentuknya tim delapan yang disebutkan bukan mempermudah malah memperleruh keadaan dan memeperlambat pernyelesaina dalam pembuatan surat tanah.

Ketua IPPAT Lombok Tengah, H Zainul Islam menyampaikan, pihaknya selalu terkendala dengan tim delapan yang melakukan verifikasi dan penentuan harga, terkait temuannya di lapangan. Dimana pajak tanah ditentukan dengan menghitung secara mandiri, sehingga pengambilan keputusan seolah-olah menjadi momok bagi BAPENDA dalam mengambilan keputusan, dimana keputusan tertinggi hanya berada di tim  delapan.

“Saya bukan merasa terbantu, malah semakin sulit dalam pengurusan akta tanah,” bebernya.

Lambatnya pelayanan BAPENDA dinilai sangat merugikan para pejabat pembuat akta tanah, mengingat pembentukan tim delapan ini tidak adanya dasar hukum, dan merupakan hanya kebijakan kepala badan saja.

“Bubarkan saja tim delapan ini, di daerah lain orang hanya mengurus 3 hari saja tanpa tim 8 ini juga beres, ” pintanya.

Sementara, Kepala Bidang BAPPEDA Bidang PBB BPHTB, L Jayaprana mengaku dimana tim delapan ini dibentuk semata-mata hanya untuk mempermudah dalam pengurusan akta tanah, meskipun secara aturan tidak ada yang mendasar. Selain Nilai jual objek pajak (NJOP) masih rendah seperti di Kuta juga merupakan persoalan serius.

“Kami berharap transaksi yang wajib pajak supaya jelas dan tertib, dan harusnya pihak notaris juga mengetahui lokasi tanah yang dibuatkan akta,” ungkapnnya.

Apapun tekait hal tim 8 ini, pihaknya tidak bisa lansung memutuskan, namun pihaknya harus melakukan koordinasi dengan kepada Badan kelembagaannya, mengingat jadi hak priogatif ada pada pimpinan.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, HL Kelan yang menerima hearing memberikan arahan mengenai mekanisme diskusi dari penyampaian hasil diskusi. Kata Kelan, protes ini merupakan verifikasi yang terlalu lama dan bagaimana meretas tim 8 ini sebagai solusi percepatan pelaksanaan.

Pihaknya menyimpulkan dimana belum adanya titik terang dalm persoalan ini, mengingat belum adanya solusi yang di hasilkan kedua belah pihak.

 “Besok kami akan panggil kembali perwakilan dari kedua belah pihak,” janji Kelan.(tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Sasambo Institut Tutup Empat Bulan

Read Next

AMLT Persoalkan Izin Tambak

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *