Lege Warman (tengah).(KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID)

PRAYA – Hubungan Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri dan Wakil Bupati, HM Nursiah diterpa isu keretakan. Bahkan beberapa tahun setelah menjabat pasangan ini dikabarkan sudah pecah kongsi.

Kondisi ini kemudian memunculkan beragam asumsi. Salah satunya soal tarik ulur mutasi yang sampai saat ini belum ada kepastian. Padahal, banyak jabatan-jabatan lowong yang mendesak untuk segera diisi. Sejak lama santer terdengar mutasi akan dilakukan pada akhir 2022. Namun hingga April ini mutasi tak kunjung dilakukan. Asumsi liar pun bermunculan seperti mutasi tak kunjungan dilakukan lantaran adanya konflik kepentingan yang menyebabkan perdebatan sengit antara bupati dan wakil bupati soal menempatkan ‘orangnya’ di jabatan tertentu.

Terkait hal ini pun memantik Anggota DPRD Loteng, Lege Warman berkomentar. Ia menduga jika bupati dan wakil bupati sudah tidak harmonis dan tidak sehaluan lagi.

“Patut diduga hitung-hitungan pertimbangan bupati dan wabup belum ketemu, bahkan sudah tidak sehaluan. Kalau mau evaluasi yang mana, hanya butuh 2 minggu saja tuntas saya evaluasi,” kata Politisi PBB ini.

Lege menekankan, bupati dan wakil bupati harusnya mengambil langkah tegas terhadap bawahannya yang tidak maksimal dalam bekerja. Sehingga dinilai mutasi menjadi solusi yang tepat dalam rangka penyegaran di tubuh birokrasi.

“Ini penting segera dilaksanakan. Dimana beberapa kepala dinas banyak yang lowong, hingga kepala bidang dan lainnya banyak kosong,” katanya.

Namun begitu, tarik ulur mutasi menurutnya sangat wajar. Mengingat gejolak politik yang terjadi. Namun yang menjadi pertimbangan penting bagi Pemda ialah bagaimana menjaga stabilitas pelaksanaan program-program daerah dapat berjalan maksimal dan produktif.

Terkait kinerja kepala dinas atau OPD, Lege menilai semua berjalan normatif saja. Tanpa adanya inovasi-inovasi dan kreativitas yang dilakukan. Sehingga butuh penyegaran dengan cara mutasi pejabat.

“Saya minta bupati segera gelar mutasi,” tegasnya.

Dikatakan, pejabat atau ASN harus siap ditempatkan di mana pun dan wajib melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Tidak boleh berfikir nanti bupati yang baru akan melakukan mutasi lagi.

“Sehingga hemat saya, ASN ini sekarang seolah seperti jabatan dan pemain politik,” cetusnya.

Sebenarnya, kata dia, dalam forum-forum rapat pihaknya acap kali menyampaikan jangan ada program dan kegiatan program yang dilakukan molor di dinas maupun OPD. Kalau masih saja demikian, maka lagi-lagi perlu dilakukan mutasi atau rotasi pejabat sebagai upaya penyegaran supaya lebih produktif.

“Secara pribadi saya melihat kondisi ini, orang awam saja bisa membaca mutasi ini kental politiknya. Seharusnya ini barang rahasia, namun ini dipertontonkan oleh Pemda. Kenapa molor dari Januari hingga April 2023 ini belum bisa dilaksanakan, maka itu jangan dipertontonkan,” kritiknya.

Untuk informasi ada sejumlah jabatan yang lowong saat ini. Setidaknya ada beberapa kursi eselon yang kosong. Kekosongan terjadi lantaran kebanyakan memasuki masa pensiun, pindah kerja, dan meninggal dunia.

Adapun kursi eselon II diantaranya, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten II dan Asisten III Setda Loteng. Ketiga pejabatnya tersebut telah memasuki masa pensiun kerja sejak Desember lalu. Kemudian, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng yang kosong akibat meninggal dunia. Berikut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng menyatakan mengundurkan diri karena alasan kesehatan serta Kepala Dinas Kebakaran Loteng.(tim)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 612

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *