Partai Pengusung Santai Sikapi Gugatan di MK

F ilustrasi MK

Ilustrasi

MATARAM – Para partai pengusung calon kepala daerah khususnya di tiga kabupaten di NTB yang menang versi hitung KPU. Di antaranya hasil Pilkada Lombok Tengah, Sumbawa dan Bima menanggapi santai adanya gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekjen DPD Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim mengakatan, aduan sengketa itu tentu merupakan hak setiap orang. Namun pihaknya khususnya di Lombok Tengah yaitu dengan Paslon Pathul – Nursiah tidak akan tinggal diam.

“Tapi kami juga tentu akan menggunakan hak konstitusional,” tegas Ali yang dikonfirmasi tadi malam oleh Radar Mandalika.

Diketahui, untuk Lombok Tengah gugatan dilayangkan Paslon Masrun – Habib dengan registrasi perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021, di Sumbawa dilayangkan Jarot – Mukhlis dengan nomor perkara 110 PHP.BUP-XIX/2021 dan Kabupaten Bima diajukan H Syafrudin- Ady Mahyudi dengan nomor perkara 126/PHP.BUP-XIX/2021. Dampak dari gugatan tersebut, tiga daerah tersebut tidak jelas kapan akan dijadwalkan pelantikan.

Pria yang juga sebagai ketua Tim Hukum Pemenangan Pathul-Nursiah itu menjelaskan, banyak kemungkinan sengketa yang bisa didalilkan pemohon misalanya mengajukan keberatanan proses Pilkada, permohoan ke MK juga mungkin jika dinilai ada perselisahn hasil dalam pelaksanan Pilkada 9 Desember tahun lalu.

“Kami terutama Pathul-Nursiah tentu akan mengajukan pembelaan bagi pihak terkait,” ulasnya.

Selisih suara Pathul – Nursiah dengan Masrun-Habib diangka 43 ribu. Banyak pihak menilai gugatan itu sangat lucu. Ali sendiri tidak ingin mengatakan demikian. Sebaiknya, lanjut Ali pihak terkait yang melakukan penilaian.

“Lucu atau tidak biar majlis yang menilai di MK,” katanya.

Disinggung ada kesan mengganggu jadwal pelantikan, Ali mempersilakan setiap orang bebas berspekulasi membangun asumsi dan perspektif. Tetapi apakah permoahan Paslon terkait diteriam oleh Majlis atau tidak tentu nanti semuanya akan terjawab.

“Tapi kita hormati proses hukum dan kita meyakini ini bagian dari upaya untuk memajukan kualitas demokrasi kita,” katanya.

Pihaknya berharap, semoga proses gugatan itu berjalan lancar. Pihaknya tidak begitu pusing. Sebagai pihak terkait di MK, Pathul – Nursiah hanya menjabwa apa yang diajukan oleh pemohon entah terkait soal kejadian yang mereka dalilkan.

“Kita jawab sesuai dengan fakta,” katanya.

Gerindra menilai kualitas pelaksanan demokrasi telah berjalan baik, Bawaslu KPU bekerja dengan bagus, hal ini dilihat dari partispias publik cukup tinggi dan antusiasmen warga menyongsong pelaksanaan Pilkada dan memilih pemimpin memajukan Loteng kedepan. begitupun dengan kepolisian Gakumdu mengawal proses hukum dan terus memback up kerja kerja demokrasi.

Sementara itu di Sumbawa, partai pengusung untuk Muhammad Abdullah – Dewi Novianty (Mo-Novy) partai PKS juga buka suara. Melalui Anggota DPRD NTB Fraksi PKS, Sambirang Ahmadi menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Terkait dengan jadwal pelantikan yang tidak jelas tidak dipersoalkannya.

“Sumbawa jelas menunggu keputusan MK,” kata Sambirang dikonfirmasi terpisah.

Sambirang menghimbau agar proses demokarsi itu diikuti saja dengan baik. Meski Mo-Novi jelas telah dinyatakan menang berdasarkan hasil suara terbanyak yang diputuskan KPU.

“Tentu kami sangat siap menghadapi gugatan itu,” ujarnya.

Belum lama ini kasus Pilkada Sumbawa berproses di Bawaslu NTB. Pihak Jarot- Mukhlis mengadu dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dimana Bawaslu mentahkan aduan tersebut. Dari proses itu tim kuasa hukum lainnya malah melaporkan pihak Jarot-Mukhlis kepada pihak kepolisian.

“Ada dua yang dilaporkan.  Tapi ini ranahnya tim hukum,” kata ketua komisi III DRPD NTB itu.   

Tim Hukum Mo-Novi melaporkan pihak Jarot-Mukhlis yaitu Andi Rusni yang tak lain adalah Ketua Tim Relawan Jarot-Mokhlis dan H Irwan Rahadi ketua tim Jarot – Mukhlis dilaporkan ke Polda NTB beberapa waktu lalu. Pelaporannya lantaran diduga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Ikhwan Ansori pada saat di Bawaslu NTB.

“Sudah kami laporkan secara resmi ke Polres Sumbawa tanggal 18 Januari 2021 lalu atas dugaan pencemaran nama baik pasal 310 KUHP. Itu terjadi beberapa waktu lalu pada saat di Bawaslu,” ujar Ketua Tim Advokasi dan Hukum Mo-Novi, Kusnaini kepada media belum lama ini.

Menurut dia, Irwan Rahadi telah diduga menuduh Ikhwan Anshori menerima sebuah Wirreless. Dimana pernyataan tersebut disampaikan Iwan Rahadi pada saat pelaporan di Bawaslu.

“Nah, sementara yang bersangkutan tidak pernah menerima (Wirreless),” katanya.

Tak sampai disitu, Kusnaini juga mengaku, pihaknya hingga saat ini terus menghimpun segala data dan bukti lainnya. Tidak menutup kemungkinan, ditegaskannya akan ada pihak lainnya dari kubu Jarot-Mokhlis dilaporkan lagi.

“Selain Pak Andi Rusni dan Pak Irwan Rahadi, akan ada yang lain juga (dilaporkan ke kepolisian). Saat ini kita sedang mengumpulkan semuanya (data/bukti). Untuk (nama-nama) yang lainnya, ketika (data atau bukti) semuanya lengkap segera kita laporkan. Data-data dan buktinya sudah ada tinggal dimantapkan saja,” tambahnya lagi.

Sebelumnya, Ketua Tim Relawan Jarot-Mokhlis-Andi Rusni menyambut baik upaya yang dilakukan tim hukum Mo-Novi.

“Terkait dengan upaya yang ingin dilakukan oleh Tim Hukum Mo-Novi, saya fikir sah-sah saja, silahkan. Bagi saya, negara ini adalah negara hukum, setiap orang yang merasa dirugikan baik secara moril maupun materil, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk menempuh mekanisme yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Andis menegaskan, bahwa ia tetap pada pandangannya, yakni dia tidak pernah merasa merugikan atau mencemarkan nama baik pihak manapun.

“Saya sendiri tetap pada pandangan saya bahwa saya tidak merasa merugikan siapapun atau mencemarkan nama baik siapapun. Namun kalau pun ada pihak yang merasa dirugikan, maka silahkan lakukan apa yang ingin dilakukan berdasarkan mekanisme tadi,” katanya.

“Saya tidak akan lari atau mundur. Sebagai warga negara yang baik, saya akan kooperatif bahkan jika saya dinyatakan bersalah oleh hukum, saya siap menjalani proses hukum tersebut secara lahir dan bathin. Mungkin ini adalah jalan yang Allah telah takdirkan untuk hidup saya,” imbuh Andis.

Namun sebelum hal itu dapat diwujudkan oleh Tim Hukum Mo-Novi, lebih lanjut dikatakannya, pihaknya akan tetap melakukan pembelaan diri.

“Saya akan melakukan pembelaan atau perlawanan, sebab ini menyangkut kehormatan dan harga diri saya dan keluarga saya. Sekali lagi, lakukan saja upaya itu, saya tidak akan melarang krn itu hak setiap orang,” tutup Andi Rusni. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pemkot Berlakukan Tanda Tangan Digital

Read Next

NTB-Bali Bakal Jalin Kerjasama

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *