Parah! Pengelolaan Anggaran Pemprov Buruk, Utang 300 Miliar

  • Bagikan
F Tinjau scaled
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA PROYEK : Komisi IV DPRD NTB terlihat saat turun mengecek pengerjaan Bypass BIL-Mandalika yang sempat dibongkar warga, belum lama ini.

MATARAM – Pengelolaan keuangan daerah dinilai Forum Indonesia Untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) NTB semakin memburuk. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Pemprov NTB masuk raport merah. NTB menempati posisi nomor urut empat terendah se-Indonesia yang mengalami realisasi pendapatan rendah yaitu 90,23 persen. Malah data minggu ke tiga Desember 2021 yang didapatkan FITRA realiasasi pendapatan baru diangka 84,2 persen lalu belanjanya diangka 79,8 persen. Hal itu dilihat dari serapan anggaran sangat lemah. Fitra menganalisa dana publik tidak bisa terserap sebagian besar dari belanja daerah. Ini dikarenakan pendapatan di 2021 hampir semua daerah termasuk di Pemprov NTB tidak bisa terlampui.

 

“Kami melihat selama dua tahun terakhir masa pandemi Pemda ini belum menemukan jalan keluar,” sebut Ketua FITRA NTB, Ramli Ernanda, kemarin.

 

FITRA menyebutkan semua ini dampak dari kinerja rata-rata OPD memburuk ditambah pengendaliannya memburuk. Dari kondisi tersebut dampaknya masyarakat luas dirugikan. Anggaran daerah yang tidak bisa terserap itu dilihatnya setidaknya ada dua alasan. Pertama banyak proyek gagal tender. Kedua beberapa proyek seperti Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pelayan publik lainnya tahun 2021 tidak bisa selesai hingga akhir tahun sehingga tidak bisa dibayarkan alias serah terima proyek belum bisa dilakukan. Disebutkannya proyek gedung ICU RSUD Provinsi NTB yang gagal tender. Padahal pendanannya dari Dana Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Disatu sisi daerah tetap dibebankan membayar bunga sebesar Rp 5 miliar.

 

“Ini jadi sapah satu contoh case (kasus) gagal tender. Kan aneh kita minjam tapi dananya tidak bisa kita pakai,” sentilnya.

 

Ramli mengatakan sejumlah proyek yang tidak bisa terbayarkan tentu berdampak pada tidak terserapnya anggaran daerah. Disatu sisi realiasai pendapatan daerah juga rendah.

 

“Realisasi peneriman daerah (yang lain) rata-rata dibawah 90 persen. Kemudian serapan belanjanya juga demikain lebih rendah,” katanya.

 

Fitra menduga proyek yang tidak bisa terbayarkan karena uang yang tidam ada tapi dipaksakan untuk dikerjakan. Kasus serupa pun seringkali terjadi ditahun tahun sebelumnya.

 

Ramli mengatakan pihaknya sejak awal sudah menyampaikan ke Pemprov supaya tidak telalu over optimis dengan proyeksi pendapatan. Dicontohkannya pajak tidak bisa terealisasi sesuai target bahkan pajak retrubusi  setengahnya tidak bisa terealisasi.

 

“Kami melihat (tim) TAPD secara keseluruhan yang mestinya bertanggungjawab,” katanya.

 

FITRA hanya berharap kondisi 2021 bisa menjadi pembelajaran untuk tahun 2022. Dengan catatan semua OPD yang diberi tugas dan tanggungjawab dalam hal keuangan bisa meningkatkan kinerjanya paling tidak dimulai dari perencanaan. Selanjutnya dalam kontek eksekusi anggaran penting bagi OPD terkait tidak lelet bekerja misalanya saat proses tender tidak hanya molor pelaksanannya sampai bulan Desember.

 

“Bayangka di Desember 2021, 30 persen belum terserap,” katanya.

 

Sementara itu data yang disuguhkan FITRA NTB sesuai data Kemendagri, per 23 Desember 2021 menyebutkan bahwa realisasi penerimaan daerah khusus untuk 10 Kabupaten/Kota di NTB tahun 2021 mencapai Rp 14,09 triliun, atau sekitar 87,6% dari target. Sementara itu, realisasi pengeluaran daerah 10 Kabupaten/Kota tersebut hanya sekitar 82,6% dari total anggaran sebesar Rp 15,85 triliun. Sehingga diproyeksikan SILPA yang tidak dimanfaatkan tahun anggaran berjalan mencapai Rp 1 triliun. Di tingkat Provinsi, realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi NTB bahkan lebih kecil, masing-masing hanya sekitar 84,2% dan 79,8% dari total anggaran sebesar Rp 6,38 triliun. Sekitar Rp 13,14 triliun dari belanja daerah di NTB Tahun 2021 dialokasi untuk membiayai rencana pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan jumlah 85.774 paket. Lebih dari separuhnya (51,1%) merupakan pengadaan melalui penyedia atau sebanyak 43.853 paket, dan sekitar 98,9% dilaksanakan melalui metode Penunjukan Langsung. Penggunaan metode PL dalam PBJ tahun 2021 meningkat cukup tinggi dan merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun.

 

“Tingginya dana ‘tidak terpakai’ yang diperkirakan sekitar Rp 1,28 triliun, yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai prioritas kebutuhan masyarakat,” bebernya.

 

Rendahnya serapan anggaran daerah tahun ini berakibat pada tingginya dana ‘tidak terpakai’ sekitar Rp 1,28 triliun. Seluruh nilai SILPA tersebut bersumber dari anggaran belanja yang tidak terserap rata-rata sekitar 7% dari total nominal APBD. Tiga Kabupaten/Kota bahkan tercatat memiliki SILPA di atas 10%, yaitu Kota Mataram, KSB dan Lombok Barat.

Pengendalian serapan anggaran daerah tahun ini diperburuk oleh kinerja OPD serta pengendalian yang lemah. Situasi ini akan berdampak pada tingkat ketercapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

 

Sementara itu Anggota DPRD NTB, Lalu Pelita Putra menyebutkan di tahun 2021 sebanyak Rp 300 miliar proyek baik reguler maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan belum diselesaikan pembayarannya hingga Januari 2022. Ini merupakan dampak dari tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19.

 

“Ada sekitar Rp 300 miliar di semua OPD belum bisa terbayarkan,” ungkapnya.

 

Sementara itu pihak Pemprov dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan (Bappenda) NTB yang coba dikonfirmasi Radar Mandalika memilih bungkam hingga berita ini diturunkan. (jho)

 

Data lampiran Ringkasan APBD NTB 2021

Sumber : FITRA NTB

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *