PRAYA – Pajak Kendaraan Dinas (Randis) yang masih menunggak hingga saat ini memunculkan spekulasi beragam di tengah masyarakat. Bahkan ada yang menduga ini semua kongkalikong (Persekongkolan) antar dinas terkait.
Dugaan ini lantaran belum adanya kejelasan mengenai pajak kendaraan dinas, baik penganggaran maupun tanggung jawab dinas terkait. Apalagi saat ini sudah masuk penghujung tahun, namun belum pula ada upaya melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas.
Aktivis Muda, Apriadi Abdi Negara mengungkapkan, pemerintah daerah tidak pernah tuntas dalam mengelola pajak dan tidak taat persoalan pajak.
“Bagaimana dia (Pemda) mengurus rakyat, kalau di internalnya saja tidak tuntas,” sentilnya.
Pihaknya menekankan, seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan ambil tindakan. Mengingat kuat dugaan BPKAD setiap tahun menggunakan pertanggung jawaban pajak kendaraan dinas tersebut.
“Ini ada Kongkalikong semua dinas dengan BPKAD. Dan BPKAD lah yang paling bersalah,” tegasnya curiga.
Terpisah masyarakat, Wadi menyayangkan aparatur negara yang memberikan contoh tidak baik.
“Selama dinas tidak memajak kendaraan, maka masyarakat bisa saja mangkir dan tidak memajak kendaraan,” ungkapnya.
“Artinya hukum ini harus berkeadilan. Bukan berat sebelah ataupun tumpul terhadap pejabat tapi sangat tajam pada masyarakat kecil,” sindirnya. (tim)