BUTUH PENANGANAN: Kondisi rumah Papuk Metiah yang membutuhkan penanganan segera di Desa Teduh Kecamatan Praya Barat Daya, Loteng. (IST/RADAR MANDALIKA)

LOTENG – Mirisnya kondisi kehidupan sehari-hari seorang warga atas nama Papuk Metiah di Dusun Jati, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng) sempat menjadi perhatian berbagai pihak. Pasalnya, dalam postingan akun Facebook Fitrianti Mahsun menerangkan jika yang bersangkutan tinggal sebatangkara di rumah bedek yang tidak layak huni. Sehingga dirinya mempertanyakan peran pemerintah dalam membantu warga yang dinilai layak mendapatkan bantuan tersebut.

“Pantaskah ini di sebut rumah, belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah, terus apa yang perlu kita banggakan pada sang penguasa bangsa ini,” tulisnya, dikutif Radar Mandalika.

Terkait persoalan tersebut, dia juga menyoal peran pemerintah desa setempat yang dinilainya tutup mata atas persoalan tersebut. Menurutnya kondisi warga yang sangat miris tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar bisa memiliki tempat tinggal yang layak huni. “Kayaknya para kadus dan kades teduh dusun jati sepertinya mereka tidur belum bangun dengan keadaan warganya (?),”tutupnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Desa Teduh, Jumadil Awal menjelaskan jika persoalan dokumentasi menjadi penyebab yang bersangkutan belum bisa disentuh pemerintah desa. Dimana, warga tersebut ungkapnya sebelumnya tinggal dan terdokumentasi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Sedangkan di Teduh hanya numpang di rumah saudaranya. Pemerintah desa juga memastikan jika sejauh ini pemdes belum menerima pengantar ataupun surat pindah dari tempat tinggal warga tersebut.

“Ini dibuatkan KK tanpa pengantar dari desa karena sampai hari ini belum kami terima surat pindahnya dari Lobar,” terangnya.

Untuk diketahui, dokumen kependudukan atau adminduk yang lengkap menjadi salah satu faktor penting sehingga warga bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dengan adanya dokumen tersebut dapat memudahkan pihak lain termasuk pemerintah desa untuk melakukan upaya koordinasi dan pengusulan bantuan kepada pemerintah sehingga warga tersebut bisa terdata sebagai saran penerima bantuan.

Sebaliknya, tanpa ada dokumentasi yang lengkap akan menyulitkan penyaluran bantuan baik oleh pemerintah maupun lembaga lain yang bergelut dalam bidang kemanusiaan. Dengan demikian edukasi terhadap masyarakat agar melengkapi dokumen sangat dibutuhkan sehingga pihaknya yang bertanggung jawab bisa segera mengambil sikap. (ndi)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 273

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *