SERIUS: Bupati Lotim meluapkan keluh kesahnya pada para pimpinan OPD dan Kabag Setda dalam Rakor di Rupatama Kantor Bupati. (PKP SETDA LOTIM/RADAR MANDALIKA)

LOTIM – Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Sukiman Azmy mengeluhkan lambannya respon para pimpinan OPD. Selain itu pelayanan juga dinilai kurang memuaskan. Keluhan itu diluapkan sukiman, dalam rapat koordinasi bersama semua pimpinan OPD dan Kabag di Rupatama Kantor Bupati, Jumat (13/1/2023).

Bupati melihat inovasi dan kreasi untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat masih rendah. “Saya minta semua pimpinan OPD tidak terjebak dengan rutinitas,” tegasnya.

Beberapa hal yang harus ditanggapi cepat, seperti persoalan galian C yang memiliki banyak dampak, namun tidak kunjung tuntas. Dari itu, pihaknya mengarahkan untuk menggelar operasi penertiban. Operasi penertiban yang dilakukan tidak hanya terkait penertiban galian C, melainkan juga penertiban bantaran sungai, termasuk pula penertiban aset.

“Lakukan penertiban sesuai prosedur. Sebelum penertiban, terlebih dahulu berikan peringatan yang diikuti prosedur lainnya,” tandasnya.

Kaitan dengan aset, ia menyayangkan lemahnya sikap dan pengelolaan aset. Bahkan terhadap aset yang telah bebas dari masalah hukum, Pemda melakukan pembiaran. Padahal ketika dikelola dengan optimal, Pemda akan mendapatkan hasil yang dapat menambah kas daerah. “Sejauh ini masih ada aset yang dikelola masyarakat dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah,” cetusnya.

Menyinggung pekerjaan fisik, Bupati juga memonitoring progres pengerjaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selaparang di Suela. Ia berharap rumah sakit tersebut dapat diresmikan dan dioperasikan pasca Idul Fitri mendatang. Kendati diakuinya masih dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk melengkapi fasilitas rumah sakit tersebut.

Masih di bidang kesehatan, Bupati Sukiman mengingatkan pentingnya sosialisasi tidak berlakunya jaminan persalinan (Jampersal), sekaligus mendorong masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kepesertaan tersebut akan memberikan akses dan layanan persalinan kepada masyarakat. Bupati juga menyinggung soal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Sekarang ini, sedang penerimaan PPPK. Ingatkan mereka agar tidak mudah tertipu dengan iming-iming oknum yang menjanjikan kelulusan. Sebab keberhasilan hanya ditentukan oleh usaha masing-masing peserta. Kalau ada PNS yang kedapatan melakukan penipuan terkait penerimaan PPPK, saya minta PNS itu dipecat,” tutup Sukiman. (fa’i/r3)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 348

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *