MATARAM – Wartawan Radar Mandalika Group memperoleh data sesuai hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupis (KPK). Berdasarkan data nama calon bupati dan wakil bupati, khususnya untuk Lombok Tengah.
Pertama, hasil laporan kekayaan atas nama Lale Prayatni kekayaan Rp 3,4 miliar lebih teridiri dari, tanah dan bangunan Rp 3.387.900.000.
Selanjutnya, alat transportasi dan mesin senilai Rp. 50.100.000. LHKPN Lale disampaikan 4 Februari 2020 Periodik – 2019. Lale duduk sebagai ASN pada jabatan terakhir yaitu Asisten II Setda Lombok Barat.
Harta bergerak lainnya, Rp 135.303.350, kas dan setara kas 25.352.349 dan Lale juga tercatat ada hutang Rp 167.335.336.
Sementara, calon Wakil Bupati Loteng, Sumum total kekayaan Rp 2,4 M lebih. Tanah dan bangunan Rp. 2.264.000.000. Kedua alat transportasi dan mesin meliputi mobil dan sepeda motor mencapai Rp. 118.000.000. Lalu harta bergerak lainnya Rp. 73.775.000, Kas dan setara kas Rp. 29.000.000. Sumum tercatat ada hutang Rp. 80.470.760. Dalam LHKPN tersebut jabatan di ASN terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah.
Selanjutnya, Ahmad Ziadi total harta kekayaan Rp. 9.929.962.000 terdiri dari tanah dan bangunan Rp. 10.525.000.000 lalu alat transportasi dan mesin senilai Rp. 181.000.000, harta bergerak lainnya Rp. 315.000.000, cas dan setara kas Rp. 1.500.000. Catatan hutang Ziadi Rp. 1.092.538.00. Ziadi tercatat sebagai anggota DPRD Loteng pada jabatan terakhir.
Berikutnya, Lalu Aswatara total kekayaan Rp 871.440.000 disampaikan 30 Januari 2020 Periodik – 2019. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan lengkap berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 Februari 2020.
Tanah dan bangunan Rp. 844.500.000 lalu alat transportasi dan mesin senilai Rp. 91.200.000. Harta bergerak lainnya Rp. 53.740.000. Aswatara tercatat ada hutang sebesar Rp. 118.000.000. Aswatara juga tercatat sebagai Kepala Inspektorat Loteng di jabatan ASN terakhir.
Berikutnya Masrun. Total kekayaan Rp 44.288.350.000. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan lengkap berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 April 2020. Tanggal Penyampaian 20 Maret 2020/Periodik – 2019. Jabatan terakhir Masrun yaitu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Loteng. Rincian kekayaan Masrun tanah dan bangunan Rp. 41.942.050.000. Lalu alat transportasi dan mesin Rp. 1.041.000.000. Harta bergerak lainnya Rp. 3.616.500.000, cas dan setara Kas Rp. 398.800.000 dan harta lainnya Rp. 360.000.000. Masrun tercatat ada sedang berhutang sebanyak Rp. 3.070.000.000.
Calon wakil Bupati Loteng, Habib Ziadi total kekayaan Rp. 2.4 M lebih. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan Lengkap berdasarkan hasil verifikasi tanggal 24 September 2020. Tanggal Penyampaian 5 September 2020.
Rinciannya tanah dan bangunan Rp. 1.635.000.000, Alat Transportasi dan Mesin Rp. 700.000.000, Kas dan setara Kas Rp. 84.414.141. HZT sapaannya tidak tercatat ada hutang.
Selanjutnya, Pathul Bahri total kekayaannya Rp 10.994.178.000. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan Lengkap berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 April 2020. Disampaikan 17 Maret 2020Periodik – 2019 dengan jabatan terakhir wakil Bupati Lombok Tengah.
Rinciannya tanah dan bangunan Rp. 10.575.000.000. Lalu alat transportasi dan mesin Rp. 106.000.000. Pathul juga tercatat punya harta bergerak lainnya Rp. 267.500.000, Kas dan setara Kas Rp. 45.678.000. Pathul tercatat tidak punya hutang.
HM Nursiah total kekayaannya Rp. 1.2 M lebih. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan lengkap berdasarkan hasil verifikasi tanggal 15 April 2020. Tanggal Penyampaian 31 Maret 2020/Periodik – 2019) dengan jabatan terakhir Sekda Loteng.
Rinciannya Tanah dan bangunan Rp. 1.520.000.000, alat transportasi dan mesin Rp. 7.500.000. Harta bergerak lainnya Rp. 149.000.000, Kas atau setara Kas Rp. 40.669.768. Nursiah tercatat ada hutang sebesar Rp. 470.000.000.
Lalu Saswadi, total kekayaan Rp. 4.8 M lebih. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan lengkap berdasarkan hasil verifikasi tanggal 20 Januari 2020. Tanggal Penyampaian 14 Januari 2020/Periodik – 2019 dengan jabatan terakhir kepala dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB.
Rinciannya tanah dan bangunan Rp. 4.664.500.000. Alat Transportasi dan Mesin Rp. 257.500.000, harta bergerak lainnyaRp. 33.750.000 lalu kas dan setara kas 11.400.000. Saswadi tercatat tidak punya hutang.
Sementara itu, untuk calon wakil Bupati Lombok Tengah, H Dahrum laporan LHKPN-nya belum didapatkan koran ini hingga berita ini diturunkan.
“Tanda terima LHKPN itu sudah lama diterima KPU kabupaten kota karena itu syarat calon,” ungkap Anggota KPU NTB, Agus Hilman, kemarin pada Radar Mandalika.
Hilman mengatakan, untuk pengumuman dari laman KPK itu memang sudah dapat diakses langsung secara terbuka, namun terkait angkanya itu bukan hal perlu diterima KPU. KPU hanya menerima Surat Tanda Terima (STT) dari KPK yang diserahkan. Artinya setiap calon telah melaporkan kekayaan mereka dan sebagi bukti pelaporannya itu mereka menerima STTP yang diserahkan ke KPU.
“Yang pasti itu tanda terima pelaporan LHKPN yang sudah diterima di KPU,” beber Hilman.
Untuk pengumuman LHKP yang punya wewenang mempublish langsung KPK. Biasanya, lanjut Hilman masa tenggang waktunya yaitu satu minggu laporan itu diverifikasi KPK lalu diumumkan.
“Laporan kekayaannya diproses satu minggu lalu diserahkan oleh KPK ke setiap calon,” katanya.
“Di NTB, ada 22 Pasangan yang menyerahkan STTP ke KPU dan semuanya sudah memenuhi syarat,” terangnya.(jho)