LOBAR—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat akan memasukkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ke dalam RPJMD Indikator RPJMD kedepannya. Hal ini menindaklanjuti mandatori pemerintah pusat, dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta memprioritaskan program Bangga Kencana pada Indikator kinerja RPJMD.
Pasalnya, setelah dilihat ternyata Lobar belum memprogramkan Bangga Kencana pada Indikator kinerja daerah dalam RPJMD. Untuk diketahui, Bangga Kencana sendiri bertujuan untuk mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan dan sebagainya sehingga terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas dan bebas dari stunting.
Demikian disampaikan Kepala Bappeda Lobar H Akhmad Saikhu, SE.,MM., melalui Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Lobar, Dr. Mutmainah. Ia menerangkan, pihaknya bersama OPD terkait telah menggelar pertemuan membahas perihal Program Bangga Kencana ini.
“Jadi ada mandatori dari pemerintah pusat, kita diminta memprioritaskan program Bangga Kencana, setelah dilihat Lobar belum ada (masuk RPJMD) program Bangga Kencana,” jelasnya, kemarin.
Dijelaskan, Indikator makro Pemkab Lobar mengambil dua aspek yaitu Kabupaten Layak Anak dan indeks pengarusutamaan gender, sedangkan terkait pengendalian penduduk belum masuk ada indikator tersebut. Sebab bicara Dinas Dukcapil, bukan pengendalian penduduk namun administrasi kependudukan. Sehingga untuk mengendalikan penduduk ini, pusat minta agar dimasukkan pada indikator.
Terkait pengendalian penduduk ini di DP2KBP3A, sebab dari sisi definisi dan tupoksinya ada pengendalian penduduk. “Ini penting untuk mengendalikan penduduk Lobar kedepan, itu dikemas dalam program Bangga Kencana,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, nantinya program Bangga Kencana ini diharapkan bisa masuk RPJMD 2025. Kedepan, Bangga Kencana ini bisa masuk karena ada pohon kinerja masing-masing OPD. Dan OPD terkait sudah memasukkan program ini pada pohon kinerjanya. Program dalam Bangga Kencana, dibentuk Pokja atau Forum Komunikasi, dan memiliki indikator – indikator sendiri.
Ada beberapa butir yang menjadi indikator pada Program Bangga Kencana itu, salah satunya mendukung indikator IPM. “Kemudian bicara kampung KB, keluarga berkualitas, itu juga masuk ke bangga kencana,”imbuhnya.
Kemudian advokasi, baik pemerintah dan pemilik anggaran. Ketika sudah ada dokumen program ini, bisa diajukan ke Bappeda maupun TAPD. Dari sisi Bappeda sendiri, dari data yang dimiliki OPD ini sebagai bahan bagi pihaknya untuk merencanakan kedepan.
“Dimasukkan ke RPJMD, tentu dilihat urgensinya sesuai mandatori pusat. Kalau sudah ada indikator itu, TAPD bisa angggarkan,” ujarnya.
Sementara Sekdis DP2KBP3A Hj Erni Suryana menjelaskan pada dasarnya Bangga Kencana sudah diterapkan di Lobar, dengan dibentuk Pokja kampung KB, ketahanan keluarga dan Satgas. Bahkan Lobar termasuk daerah yang sudah menyusun grand desain pembangunan keluarga (GDPK). Tinggal sekarang sedang menyusun Perbup nya. Namun diakuinya, Bangga Kencana ini belum masuk dalam Indikator kinerja RPJMD, yang masuk hanya isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Mudah-mudahan dengan pohon kinerja itu bisa masuk, sudah kami sampaikan ke Bappeda. Biar terukur kerjanya dan dianggarkan oleh Pemda,”harap dia.
Lebih lanjut langkah pihaknya sudah menyusun pohon kinerja agar bangga kencana ini bisa masuk pada RPJMD berikutnya. Saat ini sedang disusun rencana pembangunan daerah. (win)