Mahalli Pertanyakan Utang Pemprov NTB Sampai Ratusan Miliar

MATARAM – Ketua Fraksi  Demokrat di DPRD NTB, TGH Mahalli Fikri kembali bicara soal akan ambil hak interpelasi kepada gubernur. Hanya saja saat ini, dewan memberikan kesempatan gubernur untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan hingga akhir Februari ini.

Kendati demikian, Mahalli membeberkan apa saja yang akan dipersoalkan. Salah satunya terkait utang pemprov sampai dengan saat ini tercatat masih ratusan miliar. Dan yang paling penting di hak interpelasi yakni, pihaknya akan mempertanyakan soal pengelolaan APBD yang dinilai amburadul.

Selain itu, berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disampaikan Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Dispenda) di APBD-P sudah masuk diangka 97 persen. Dari hitungan dewan sendiri tentu akan bisa membayar semua belanja daerah terutama barang dan jasa yang berada dipihak ketiga.

“Cuma anehnya kok daerah masih berhutang ratusan miliar sampai sekarang. Itu yang akan kita tanyakan,” ungkapnya, kemarin.

Sementara kaitan soal rencana interpelasi ini hanya gertak sambal. Mahalli langsung membantah. Dia pun bercerita dasar akan diambil hak Interplasi oleh dewan. Dimana, saat rapat dengan eksekutif, pengelolan APBD yang dilihatnya bermasalah. Saat itu, Demokrat menyampaikan kalau masalah tersebut tidak bisa diselesaikan maka Fraksi Demokrat akan menempuh jalur atau ambil hak Interpelasi.

“PPP, Syirajudin bilang kami ikut, Najamuddin juga ikut, Raihan Anwar juga menyatakan ikut saat itu,” ceritanya.

Setelah itu, TAPD melangsungkan rapat dengan Pimpinan DPRD NTB dan mengatakan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.”Sampai akhir Februari ini dan itu hitam di atas putih. Ini dilaporkan oleh H Rais perkembangannya. Kalau gitu kami wait and see sambil menyiapkan langkah Interpelasi kalau janjinya itu tidak bisa diselesaikan,” tegas pria yang juga Ketua Komisi V DPRD NTB itu.

“Jadi Demokrat masih tetap on. Malah Gerindra sedang menyiapkan matang materinya termasuk juga PPP. Meski beberapa anggota F-PPP tidak ikut tetapi yang ngotot itu ketua fraksinya,” tambahnya.

“Jadi bukan dia diam orang-orang ini,” katanya lagi.

Mahalli kembali menegaskan, jika janji menyelesaikan sampai batas waktu tidak terwujud terlebih gubernur dilihat punya 101 janji, maka Interpelasi on.

“Bukan hanya Demokrat tetapi Gerindra juga sedang menyiapkan materi,” ungkap dia.

Disinggung terkait dewan hanya mengejar biaya Pokir? Mahalli juga membantah hal tersebut. Dirinya tidak pernah memikirkan Pokir. Apalagi nilainya tidak lah seberapa.

Tetapi yang menjadi masalah Bappenda memberikan dewan data dari target PAD itu yang sudah masuk 96 persen atau 1 sekian triliunan. Sehingga hitungan mereka tidak seharusnya terjadi hutang piutang, ada belanja wajib yang ditunda yang menjadi hutang. Mislanya hibah barang yang sudah dikontrakkan lalu tidak dibayar. Lalu kemana uang yang harusnya bisa dipakai itu.

“Berarti ada salah pengelolan ada belanja yang tidak mesti dibelanjakan tapi dibelanjakan,” tegasnya.

Mahalli menegaskan, tidak ada gubernur yang bisa dijatuhkan melalui interpelasi. Justru itu membuat pemerintah semakin baik.

“Kalau nanti ada yang salah maka kita bisa tahu siapa yang salah. Ternyata pembantunya gubernur yang salah. Makanya ganti orang ini dia tidak bisa supaya bapak sukses jadi gubernur,” pungkasnya.(jho)