Lotim Kekurangan Penyuluh Lapangan Pertania

F Launching 1

PKP SETDA LOTIM FOR RADAR MANDALIKA LAUNCHING : Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian RI bersama Wabup Lotim, saat melaunching model BPP Lotim, kemarin.

Model BPP Lotim Dilaunching

LOTIM – Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H Rumaksi SJ, mengakui jika salah satu persoalan pertanian di daerah ini, selain keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras), juga kurangnya jumlah Penyuluh Lapangan (PL). Padahal pertanian salah satu sektor penting, mengingat sebagian besar masyarakat Lotim bergantung di pertanian.

Hal itu disampaikan Wabup saat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan), melakukan kunjungan ke Pemda Lombok Timur (Lotim), kemarin. Dalam kunjungan itu, Kepala BPPSDMP bersama Wabup, melaunching model Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Lotim. Launching berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Bupati.

Pemerintah Lotim disebut Wabup, telah berupaya optimal, memajukan pertanian daerah ini. Akan tetapi, keterbatasan dimiliki Pemda, menyebabkan upaya tersebut belum maksimal.

“Selain masalah sarana dan prasarana, yang menjadi masalah lain kita, petani tidak hanya terkait produksi. Tapi juga pasca panen, termasuk distribusi,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementan RI, Dedi Nursyamsi, mengatakan, Kementerian sesungguhnya telah berupaya mengakomodasi kebutuhan penyuluh pertanian, yang hampir semua daerah di Indonesia mengalami kekurangan. Baik kekurangan secara kuantitas maupun kualitas. “Rencana kami, setiap tahun akan ada penambahan 2.850 penyuluh, hingga lima tahun ke depan. Penambahan penyuluh, dapat dilakukan di daerah penyelenggara food estate, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB),” bebernya.

Dedi menegaskan, kunjungan ini merupakan langkah kerja sama membangun SDM pertanian di Lotim, melalui pemberdayaan BPP, penyuluh pertanian, dan petani. Terlebih, kementerian memiliki program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) tingkat kecamatan.

Program ini sambungnya, pada dasarnya adalah pemberdayaan BPP dimana yang diberdayakan adalah sarpras yang ada. Termasuk, sarana IT yang dilengkapi internet. Hal ini, diharapkan dapat dapat menghubungkan BPP dari tingkat pusat ke tingkat paling bawah. Tidak lain tujuannya, untuk memangkas birokrasi.

“Pada ujungnya, upaya ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian sesuai potensi daerah,” pungkasnya. (fa’i/cr-ndi)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Kantor Bupati Ditutup, Pegawai Kerja di Rumah

Read Next

NTB Terpilih Jadi Anggota Kemitraan Global

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *