Komisi I Benarkan Ada Pemangkasan 45 Persen

f bintang

BUYUNG/RADAR MANDALIKA H Muhamad Bintang

PRAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Loteng, H Muhamad Bintang mengatakan, dalam waktu dekat dewan akan melakukan pembahasan KUA PPAS tahun 2021. Awalnya, KUA sudah diparipurnakan, Komisi I pun menganggap KUA ini tidak ada permasalahan. Namun, diujung pembahasan bersama OPD, pihaknya menemukan ada rasionalisasi anggaran kembali.

 “Jadi OPD sendiri yang menyampaikan ke Komisi I terkait rasionalisasi tersebut. Contohnya, Sekretariat DPRD itu kena sampai 45 persen, dan saat kita memanggil kepala BPKAD dan Kepala BAPEDA Loteng nyatanya memang benar ada pemangkasan sebesar 45 persen,” ungkapnya pada Radar Mandalika, kemarin.

Selain itu, politisi PKS ini mempertanyakan kembali terkait jenis kegiatan apa saja yang boleh dipangkas. Pihak BPKAD menjawab, dana desa (DD) tidak boleh diusik, BPKAD hanya memberikan pemangkasan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada saat ini berjumalah sebesar Rp 1 triliun, 42 miliar.

Dijelaskannya, saat rapat paripurna bersama Bupati H Moh. Suhaili FT beberapa waktu lalu, Suhaili sendiri sempat menyampaikan bahwa akan ada pemangkasan sekitar Rp 126 miliar. Namun, setelah Komisi I melakukan kalkulasi dari DAU yang ada, dipotong kemungkinan tidak akan mencapai angka 45 persen seperti yang diinformasikan BPKAD. Dirinya beranggapan, kemungkinan tidak semua OPD akan dipangkas anggarannya sebesar 45 persen. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan leading sektor Komisi I terkait pemangkasan di masing-masing OPD, ditemukan memang betul beberapa OPD kena pemangkasan di atas 20 persen. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah, pihaknya telah meminta KUA yang telah dilakukan refocusing atau dikurangi pada setuap leading sektor, untuk memberikan laporan kepada Komisi I. Namun sampai saat ini  semua OPD masih belum bisa memberikan kejelasan terkait data tersebut. Maka dari itu komisi I bersepakat tidak akan melanjutkan pembahasan terlalu dalam sebelum KUA dari seluruh OPD pihaknya terima.

Menurut Bintang, karena KUA dibahas melalui rapat paripurna, harusnya jika ada perubahan seharusnya diparipurnakan kembali terkait pembahasan refocusing tersebut, agar semua dewan yang menjadi mata dan telinga rakyat bisa tau pengelolaan anggaran negara kemana.

Bintang menganggap keputusan yang dilakukan oleh OPD saat ini adalah sepihak, karena buktinya saat dimintai kejelasan terkait refocusing anggaran tersebut mereka tidak bisa menunjukan laporan KUA Perubahannya. Dirinya juga telah menyampaikan dirapat banggar bersama pimpinan komisi terkait permasalahan tersebut, forum juga telah bersepakan akan mempertanyakan kejelasan terkait KUA perbuahan di masing-masing leading sektor komisi.

Oleh karena itu, setelah pembahasan dirapat banggar kemarin, pihaknya akan menyerahkan kepada tim banggar untuk memperdalam terkait hal tersebut. “Kalau berbicara soal waktu saat ini sudah sangat mepet, pasalnya DPRD sendiri harus segera merancang anggaran di tahun 2021 nantinnya. Namun, kita tetap berharap tim banggar mampu menyelesaikan hal tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan,” tutupnya. (buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Tidak ke Satu Calon, NU Bisa Saja ke Lale Sileng

Read Next

Rayakan Hari Sumpah Pemuda, Gubernur NTB Resmikan Sembalun Seven Summits

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *