Ketua DPRD Loteng Dukung Langkah Pemkab Menggugat

F Ketua DPRD Loteng

IST/RADARMANDALIKA.ID M Tauhid

PRAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), M Tauhid mengaku mendukung langkah Pemkab menempuh jalur hukum (menggugat, red) atas putusan Permendagri nomor 93 tahun 2017 tentang tapal batas. Pasalnya, dalam keputusan ini Pemkab Loteng sangat dirugikan. Separo wilayahnya akan menjadi wilayah Lombok Barat.
“Jika memungkinkan untuk dibahas di tingkat DPRD Provinsi ataupun RI kenapa tidak, namanya saja upaya dan kita harus maksimal dalam melakukan upaya-upaya itu,” katanya tegas saat dikonfirmasi Radarmandalika.id.
Tauhid menjelaskan, bahwa sebelumnya memang sudah disuarakan dan diperjuangkan melalui rekomendasi dewan melalui Komisi I. Atas polemic tapal batas ini, Tauhid berharap semoga persoalan ini segera selesai sesuai dengan apa yang tertuang dalam SK Gubernur tahun 1992.”Semoga segera selesai,” harapnya.
Sebelumnya, polemic tapal batas antara Lombok Tengah dengan Lombok Barat bakal berbuntut panjang. Pasalnya, bulan September ini Pemkab Lombok Tengah akan memasukan gugatan judicia review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Kemendagri Nomor 93 tentang tapal batas.
“Bulan depan (September, red) kami akan masukan gugatan ke MA,” ungkap kuasa hukum Pemkab Lombok Tengah, Ali Utsman Ahim kepada Radar Mandalika, Senin kemarin.
Sebelum pemkab memutuskan untuk melayangkan gugatan ke MA. Tim hukum dari Pemkab Lombok Tengah sudah melakukan kajian bersama atas putusan Kemedagri.”Ini keputusan kami bersama,” katanya.
Ali menjelaskan, sebelumnya ada beberapa alternatf penyelsaian diambil Pemkab Lombok Tengah. Bersurat ke Gubernur NTB Zulkifleimansyah untuk memfasilitasi Pemkab Lombok Tengah dan Lombok Barat bertemu. Namun tidak terjadi mediasi.
Kemudian Pemkab Lombok Tengah bersurat ke Kemendagri, sama juga tak digubris. Meminta Kemendagri memfasilitasi namun upaya itu gagal juga.
“Upaya kami sekarang menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Atas keputusan Kemendagri nomor 93 ini, dengan tegas disampaikan Ali Pemkab Lombok Tengah sangat dirugikan. Ini berdasarkan dokumen yang dimiliki Lombok Tengah dan dengan jelas disebutkan Nambung masuk wilayah Lombok Tengah.
Sementara itu, Ketua LSM Formapi NTB Ihsan Ramdani mendukung langkah Pemkab Lombok Tengah dengan menempuh jalur hukum.”Ini langkah yang tepat, Pemda memang cerdas ini,” katanya.
Menurut dia, harusnya sejak lama ini diambil Pemkab Lombok Tengah. Bahkan sepengetahuannya, memang Nambung masuk Lombok Tengah bukan Lombok Barat. Itu juga berdasarkan SK gubernur tahun 1992.”Pada zaman Mamiq Ngoh (bupati Loteng, red), memang Nambung ini masuk Lombok Tengah,” tegas pria jebolan Universitas 45 Mataram itu.(red/tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pemdes dan Pemuda Minta Pemkab Loteng Penuhi Janji Segera

Read Next

Mutasi Guru Janggal, Dinas dan Kasek Ngaku tidak Tahu

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *