Kasus Bibit Jagung, 27 M Kerugian Negara

f ilustrasi jagung

ilustrasi jagung

MATARAM – Kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 menimbulkan kerugian Negara cukup besar. Kasus yang menyeret mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distamben) NTB, HF oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Saat ini, Kejati telah menemukan hasil perhitungan BPKP.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Dedi Irawan mengatakan pihaknya baru-baru ini telah resmi menerima perhitungan kerugian negara dalam kasus jagung. Melalui Penyidik Pidana Khusus Kejati NTB perhitungan kerugian keuangan negara perkara penyimpangan pengadaan benih jagung pada Distamben dalam anggaran 2017 sebesar Rp 27 M lebih.

“Ditemukan Rp 27 M lebih kerugian keuangan negara,” beber Dedi di Mataram kemarin.

Awalnya penyidik Kejati NTB menemukan perhitungan sementara kerugian negara sebesar Rp 15,4 M. Dari hasil perhitungannya itu selanjutnya diserahkan kepada lembaga yang berwenang melakukan audit untuk menghitung kembali taksiran kerugian negara.

“Kemudian pada hari Senin (21/06) kemarin Kejati NTB resmi menerima hasil PKN (Perhitungan Kerugian Negera) itu,” ceritanya.

Angka detail yang diterimanya dari BPKP perwakilan Mataram sebesar Rp 27.354.727.500,- dengan rincian masing-masing yakni kerugian negara ditemukan dari pengadaan oleh PT. SAM sebesar Rp 15.433.260.000,- dan kerugian negara dari pengadaan benih jagung oleh PT. WBS sebesar Rp. 11.921.467.500,-

“Ada penambahan Rp 11,5 M sekian dari perhitungannya sementara itu,” katanya.

Pengadaan benih jagung tersebut dilaksanakan oleh dua rekanan. Selain mantan Kadistamben HF, direktur masing-masing rekanan juga ditetapkan sebagai tersangka. Di PT. SAM direkturnya AP dan PT. WBS dengan direktur utamanya LIH. Dalam kasus ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Dedi mengatakan, keempat tersangka itu disangkakan Pasal 2 UU no 31 Tahun 1999 dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dengan diterimanya hasil PKN itu, maka unsur merugikan keuangan negara telah rampung. Dalam waktu dekat akan dilakukan pelimpahan tahap II oleh penyidik pada penuntut umum sebagai bagian dari tahapan berikutnya,” jelas Dedi.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Kades Batujai Akhirnya Banding

Read Next

Terduga Ayah Bayi Serahkan Diri ke Polisi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *