Lombok Barat – Kualitas peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukannya, tetapi juga sejauh mana regulasi tersebut selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan terhadap Perda dan Perkada Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Jayakarta, Jalan Raya Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (19/11).
Kegiatan yang diikuti Bagian Hukum pemerintah kabupaten/kota dan Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-NTB tersebut menghadirkan narasumber dari unsur akademisi dan Kanwil Kemenkum NTB untuk membahas perencanaan pembentukan regulasi, harmonisasi, serta analisis dan evaluasi peraturan daerah.
Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Muhammad Erwin, saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi NTB dengan Kanwil Kemenkum NTB, khususnya dalam pelaksanaan harmonisasi dan analisis serta evaluasi produk hukum daerah. Ia berharap pemaparan para narasumber dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai evaluasi regulasi, mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Biro Hukum.
Materi pertama disampaikan Ketua LKP3H Mataram, H. Sofwan, mengenai urgensi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Ia menjelaskan bahwa pembentukan Perda dan Perkada harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan mempertimbangkan arah pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Selanjutnya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kanwil Kemenkum NTB, Rio Dwi Nugroho, memaparkan urgensi pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah. Ia menjelaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan regulasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta memiliki rumusan yang jelas dan konsisten.
Materi berikutnya disampaikan Analis Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum NTB, Apriadi, mengenai analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan daerah. Ia menguraikan enam dimensi evaluasi, meliputi Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum, serta efektivitas pelaksanaan peraturan.
Apriadi juga menjelaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses evaluasi, terutama melalui penyediaan data dan informasi mengenai implementasi Perda yang menjadi objek analisis. Pemerintah daerah diharapkan memberikan respons terhadap surat maupun rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan Kanwil Kemenkum NTB agar permasalahan regulasi dapat ditindaklanjuti secara tepat. Pelaksanaan analisis dan evaluasi juga menjadi salah satu aspek yang mendukung pemenuhan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, menyampaikan bahwa pembentukan regulasi daerah harus diikuti dengan pengawasan dan evaluasi agar keberadaannya tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Regulasi yang baik bukan sekadar memenuhi kebutuhan pembentukan aturan, tetapi harus memiliki substansi yang tepat, tidak tumpang tindih, dan dapat dilaksanakan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan harmonisasi serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap peraturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait berbagai persoalan pembentukan, harmonisasi, serta evaluasi produk hukum daerah. Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara Kanwil Kemenkum NTB, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi NTB, serta pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan regulasi yang tertib, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(red)
