Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko, bertemu perwakilan Karya Cipta Indonesia (KCI) di Ruang Rapat Menteri, Gedung Direktorat Administrasi Hukum Umum, Lt. 8 pada Senin, 16 November 2026. Pertemuan tersebut membahas sistem yang ditawarkan KCI untuk memantau pemanfaatan lagu dan mendistribusikan royalti.

KCI sendiri merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berbadan hukum yayasan yang mengelola hak cipta musik dan lagu Indonesia. KCI menyatakan berkomitmen melindungi hak pencipta dan memastikan distribusi royalti yang adil.

Dalam pemaparannya, KCI menjelaskan sistem yang dipasang di tempat usaha seperti restoran dan hotel untuk mendeteksi lagu yang diputar. Sistem ini terhubung dengan platform yang menjadi jembatan bagi para pemangku kepentingan, sehingga pencipta, produser, dan pihak terkait dapat tercatat, termasuk untuk lagu cover. Dari data tersebut, royalti yang terkumpul dapat langsung didistribusikan.

“Cara kerjanya sama seperti Shazam. Setelah mendeteksi lagu, sistem akan langsung mencatatnya di dashboard, sehingga bisa langsung dilihat oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional),” ujar Ketua Dewan Pembina KCI, Viva Yoga Mauladi.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengapresiasi sistem yang ditawarkan KCI. Namun, ia menekankan bahwa kebutuhan utama adalah memastikan royalti terdistribusi tepat sasaran.

“Kebutuhan saat ini adalah sistem yang bisa mendistribusikan royalti sampai kepada pencipta yang berhak. Ini distribusinya betul ke orang yang melakukan. Itu yang kita butuhkan,” ujar Supratman.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti agar sistem tidak hanya membuat manfaat royalti lebih banyak dinikmati karya asing. Biaya operasional pun perlu ditekan seiring meningkatnya nilai royalti yang terkumpul.

“Harapannya jangan sampai sistemnya bagus, tetapi manfaatnya justru dinikmati karya asing saja,” tegas Supratman.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan sebelumnya, Dirjen KI Hermansyah Siregar saat penyerahan 1.117 daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Hak Cipta kepada Badan Legislasi DPR RI pada Selasa (6/10/2026) mengatakan, perkembangan teknologi dan pemanfaatan karya di ruang digital perlu diikuti sistem pelindungan hak cipta yang memadai. Karena itu, pembahasan RUU Hak Cipta menjadi kesempatan untuk memastikan aturan tetap relevan dengan perkembangan ekosistem kreatif.

“Pembahasan RUU Hak Cipta menjadi momentum untuk memperkuat pelindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Regulasi yang dibangun harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab perkembangan teknologi dan kebutuhan ekosistem kreatif,” ujar Hermansyah.

Sebelumnya, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mengembangkan sistem pencatatan dan pusat data lagu dan musik. Tujuannya memberi kepastian hukum bagi pencipta sekaligus mendukung tata kelola royalti yang lebih transparan. Pengelolaan royalti musik di Indonesia melibatkan 17 LMK dan satu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Royalti ditarik dari pengguna melalui satu pintu, yakni LMKN, sebelum didistribusikan kepada LMK dan para pemegang hak.

Pada pertemuan berikutnya, Kementerian Hukum melalui DJKI berencana mengundang tim teknologi informasi KCI untuk menjelaskan cara kerja sistem dari sisi distribusi. Masukan yang ada juga akan disampaikan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan Undang-Undang Hak Cipta dan regulasi pendukungnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Risman Somantri, mendukung penguatan sistem pengelolaan royalti yang transparan dan berkeadilan bagi para pencipta lagu.

“Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan royalti menjadi langkah penting untuk memastikan hak ekonomi para pencipta terlindungi. Kami mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual yang adil, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi para pelaku industri kreatif,” ujar Risman.(red) 

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *