MATARAM–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai memperkuat kaderisasi ulama menjelang abad kedua organisasi. Salah satunya melalui Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) yang digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama tiga hari, 20–22 November 2026.
Kegiatan ini diikuti jajaran Syuriyah dan sejumlah peserta dari unsur Tanfidziyah. Selain memperluas wawasan keulamaan, pendidikan tersebut juga diarahkan untuk menyiapkan kader NU agar mampu menjawab tantangan keumatan dan kebangsaan ke depan.
Rais PBNU KH Abdul Moqsith Gazali atau yang akrab disapa Kiai Moqsith mengatakan, PPWK di NTB merupakan bagian dari rangkaian pendidikan serupa yang dilaksanakan PBNU di sejumlah daerah. Sebelumnya, kegiatan tersebut telah digelar di Surabaya, DKI Jakarta, Dharmasraya, Sumatera Barat, dan Banjarmasin.
“Kegiatan ini terutama ditujukan untuk kaderisasi jajaran Syuriyah NU. Kita berharap seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan sampai selesai karena banyak ilmu dan pengalaman yang bisa diperoleh dari para masyayikh,” ujarnya, Jumat (20/11).
Menurutnya, kaderisasi ulama menjadi kebutuhan mendesak bagi NU. Terlebih, organisasi tersebut tengah kehilangan sejumlah tokoh ulama sepuh yang selama ini menjadi panutan umat.
“Kita kehilangan tokoh-tokoh besar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan patah tumbuh hilang berganti. Akan lahir ulama-ulama besar yang menjadi payung pelindung buat seluruh umat Islam,” harapnya.
Sementara itu, Ketua PWNU NTB Prof. TGH. Masnun Tahir menyampaikan apresiasi kepada PBNU yang telah memilih NTB sebagai lokasi pelaksanaan PPWK. Kehadiran jajaran PBNU secara lengkap, menurutnya, menunjukkan keseriusan organisasi dalam menyiapkan kader menghadapi tantangan masa mendatang.
Masnun meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Terlebih, para peserta berkesempatan belajar langsung dari ulama dan narasumber yang memiliki latar belakang keilmuan beragam.
Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga tradisi keilmuan ulama terdahulu. Menurutnya, proses belajar tidak cukup hanya dengan membaca atau menyalin isi kitab. Namun, harus disertai pemahaman mendalam terhadap karya-karya ulama.
Masnun mencontohkan pengalamannya saat mempelajari ilmu hadis di Yogyakarta bersama Prof. Said Aqil Al-Munawwar. Dalam proses pembelajaran tersebut, mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai kitab hadis dan ilmu hadis.
“Ulama-ulama terdahulu tidak hanya membaca kitab, tetapi juga mempelajari dan menghafal karya-karya para ulama. Tradisi keilmuan seperti ini yang harus kita jaga dan lanjutkan,” pesannya.
Di sisi lain, Wakil Rais Aam PBNU KH M. Musthofa Aqil Siroj menegaskan, PPWK bukanlah forum untuk mengajarkan kembali ilmu dasar keulamaan yang telah dimiliki peserta. Melainkan, lebih menitikberatkan pada pengembangan wawasan para ulama.
Dia menilai, sumber ilmu dan kitab yang dipelajari di berbagai negara pada dasarnya sama. Namun, keluasan wawasan seseorang bisa berbeda meskipun mempelajari kitab yang serupa.
“Ilmu itu sama saja. Di Jawa juga Alfiyah, di sana Alfiyah. Bentuk ilmu sama, kitabnya sama. Yang beda wawasannya,” kata Musthofa.
Karena itu, materi PPWK juga diarahkan pada penguatan wawasan kebangsaan dan kenegaraan. Menurutnya, aspek keilmuan dan amaliah keulamaan yang sudah dimiliki peserta bukan sesuatu yang hendak diubah.
Musthofa juga menyoroti pentingnya pemahaman sejarah Nabi Muhammad SAW dan perjalanan NU. Dia menilai, sejarah organisasi perlu disampaikan secara menyeluruh agar warga NU memahami kontribusi dan peran organisasinya dalam perjalanan bangsa.
Dia mengingatkan NU memiliki sejarah panjang dengan berbagai badan dan organisasi yang berkontribusi sesuai bidang masing-masing. Mulai dari lembaga dakwah, Muslimat NU, PMII, IPNU hingga Banser.
Termasuk peran ulama NU dalam perjuangan kemerdekaan serta proses perumusan Pancasila. Sejarah tersebut, menurutnya, perlu terus diwariskan kepada generasi penerus agar tidak kehilangan pemahaman terhadap kontribusi ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tak hanya soal sejarah, Musthofa juga menekankan pentingnya memperkuat peran NU dalam pemerintahan. Dia menyebut, besarnya jumlah jamaah harus diikuti dengan kemampuan organisasi mengambil peran strategis dalam penyelenggaraan negara. “Kita baru punya jamaah, belum punya jamiah,” tegasnya.
Dia menjelaskan, keberadaan NU tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya warga yang mengikuti kegiatan keagamaan. Lebih dari itu, kader NU juga perlu memiliki kapasitas dan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan.
Mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Dengan begitu, NU tidak hanya memiliki kekuatan dari sisi jumlah jamaah, tetapi juga mampu berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan bangsa.
Menurut Musthofa, persoalannya bukan semata bagaimana pemimpin pemerintahan bersikap baik terhadap NU. Namun, bagaimana kader-kader NU dipersiapkan agar memiliki kemampuan untuk mengisi ruang-ruang strategis dalam pemerintahan.
Melalui PPWK ini, PBNU berharap lahir kader ulama yang tidak hanya kuat dalam penguasaan ilmu agama, tetapi juga memiliki keluasan wawasan kebangsaan, memahami sejarah organisasi, serta mampu menjalankan peran keulamaan di tengah dinamika kehidupan masyarakat. (can)

