MATARAM – FITRA NTB meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB untuk mencermati kembali prioritas belanja Program Desa Berdaya dalam pembahasan RAPBD 2027. Pasalnya, di tengah kenaikan anggaran program pengentasan kemiskinan tersebut menjadi Rp276,10 miliar, sejumlah alokasi untuk pelayanan dasar masyarakat justru mengalami penurunan, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, pemeliharaan embung, hingga infrastruktur pengendalian banjir.

Kondisi ini menjadi perhatian karena persoalan keluarga miskin di NTB tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan pendapatan.

Sebagian keluarga sasaran Program Desa Berdaya Transformatif juga masih menghadapi kesulitan mengakses bantuan sosial, jaminan kesehatan, hunian layak, dan sanitasi.

Hasil pemetaan anggaran yang dilakukan FITRA NTB menunjukkan, anggaran inti dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap Program Desa Berdaya meningkat dari Rp200,50 miliar pada APBD Perubahan 2026 menjadi Rp276,10 miliar dalam RAPBD 2027. Kenaikannya mencapai Rp75,60 miliar atau sekitar 37,7 persen.

Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti penguatan anggaran layanan dasar secara merata. Justru sejumlah kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa mengalami pengurangan alokasi.

Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda mengatakan, peningkatan anggaran satu program perlu dilihat bersama dampaknya terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan dasar lainnya.

“Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah dampak peningkatan anggaran Program Desa Berdaya terhadap pembiayaan pelayanan dasar,” kata Ramli saat merilis hasil analisis anggaran Program Desa Berdaya NTB 2026–2027.

Anggaran Rumah Layak Huni dan Infrastruktur Dasar Menyusut

Salah satu penurunan paling tajam terlihat pada anggaran perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Alokasi yang sebelumnya mencapai Rp6,29 miliar pada APBD Perubahan 2026 diproyeksikan hanya Rp1,05 miliar dalam RAPBD 2027. Artinya, anggaran tersebut menyusut sekitar 83,4 persen.

Penurunan juga terjadi pada pemeliharaan embung, dari Rp9,52 miliar menjadi Rp3,75 miliar atau berkurang sekitar 60,6 persen. Sementara anggaran peningkatan tanggul sungai turun dari Rp23,73 miliar menjadi Rp13,90 miliar, berkurang sekitar 41,4 persen.

Secara keseluruhan, empat subkegiatan infrastruktur yang dipetakan FITRA NTB, yakni RTLH, penyediaan air bersih, pemeliharaan embung, dan peningkatan tanggul sungai, mengalami penurunan dari Rp51,35 miliar menjadi Rp33,94 miliar.

Total pengurangannya mencapai Rp17,41 miliar atau sekitar 33,9 persen. Hanya anggaran penyediaan air bersih yang mengalami peningkatan, dari Rp11,81 miliar menjadi Rp15,24 miliar atau naik 29,1 persen.

Tekanan anggaran juga ditemukan pada sejumlah kegiatan pelayanan dasar lainnya. Alokasi untuk kesehatan ibu dan anak turun sekitar 27 persen, promosi kesehatan berkurang 55 persen, sedangkan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional turun sekitar 50 persen.

Ramli menilai, kondisi tersebut perlu dicermati karena peningkatan pembiayaan Program Desa Berdaya tidak boleh mengurangi kemampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan alokasi program ini tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat pada sektor lain, seperti perumahan, persampahan, pariwisata, dan koperasi,” ujarnya.

Ribuan Keluarga Belum Tersentuh Perlindungan Sosial

Penurunan anggaran layanan dasar tersebut menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan kondisi keluarga sasaran Program Desa Berdaya Transformatif.

Mengacu pada data verifikasi tahap pertama 2026 yang dipaparkan Giri Arnawa, Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi (TAG P3K), dari target awal 7.250 keluarga miskin ekstrem, sebanyak 6.711 keluarga ditemukan di lapangan. Sebanyak 6.337 keluarga kemudian ditetapkan sebagai sasaran final terverifikasi di 40 desa.

Dari jumlah sasaran final tersebut, sebanyak 5.162 keluarga atau 81,5 persen ditetapkan sebagai calon penerima manfaat penguatan usaha utama. Namun, data verifikasi juga memperlihatkan persoalan multidimensi yang membutuhkan intervensi lebih luas daripada sekadar bantuan modal usaha.

Sebanyak 2.801 keluarga atau 44,2 persen belum menerima bantuan sosial. Kemudian, 1.506 keluarga atau 23,8 persen belum memiliki akses BPJS Kesehatan. Persoalan hunian juga cukup besar, dengan 4.809 keluarga tinggal di rumah tidak layak huni dan 2.311 keluarga belum memiliki fasilitas sanitasi.

Selain itu, terdapat 1.908 dari 6.711 kepala keluarga atau 28,43 persen yang berusia 64 tahun ke atas. Data verifikasi juga mencatat 307 jenis disabilitas yang masih memerlukan pemeriksaan kebutuhan individual.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak cukup ditangani melalui penguatan ekonomi keluarga. Keluarga yang belum menerima bantuan sosial membutuhkan akses perlindungan sosial, sementara mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan, tinggal di rumah tidak layak, atau tidak memiliki sanitasi memerlukan intervensi pelayanan dasar yang konkret.

Karena itu, pengurangan anggaran layanan dasar berisiko memperlemah upaya penanganan kemiskinan secara menyeluruh apabila tidak diimbangi dengan skema pembiayaan dan konvergensi program lintas perangkat daerah.

FITRA NTB mendorong pemerintah provinsi dan DPRD NTB mencermati kembali prioritas belanja dalam pembahasan RAPBD 2027.

Peningkatan anggaran Desa Berdaya perlu disertai keterbukaan mengenai desa dan keluarga penerima manfaat, kepastian penyaluran bantuan, serta perlindungan alokasi untuk kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita minta pada eksekutif dan legislatif agar serius mencermati ulang prioritas belanja dalam RAPBD 2027,” ungkap Ramli.

FITRA NTB menilai, keberhasilan Program Desa Berdaya, khususnya yang Transformatif, tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah bantuan modal yang disalurkan.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah keluarga miskin benar-benar memperoleh perlindungan sosial, mengakses layanan kesehatan, menempati rumah layak, dan memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.(red)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *