Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut berpartisipasi dalam kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Jawa Tengah pada Senin (4/5). Kegiatan yang mengangkat tema “Wujudkan Kebijakan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Jawa Tengah” ini diikuti secara daring oleh CPNS Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB dari ruang kerja masing-masing.
Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi analis kebijakan, khususnya dalam menghadapi tuntutan penyusunan kebijakan publik yang semakin kompleks dan berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui forum ini, peserta memperoleh pemahaman komprehensif terkait proses kebijakan yang sistematis, mulai dari perumusan hingga evaluasi kebijakan.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, menekankan bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh proses yang sistematis, berbasis data, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Kebijakan publik yang berkualitas membutuhkan regulasi yang baik dan proses yang inklusif agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam mendukung perumusan kebijakan di wilayah.
Selain itu, narasumber dari BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Administrasi Negara turut menyampaikan pentingnya pendekatan evidence-based policy dalam setiap tahapan kebijakan. Analis kebijakan diharapkan mampu menjembatani hasil riset dengan kebutuhan pengambil keputusan melalui penyusunan rekomendasi yang aplikatif, terukur, dan berdampak.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB diharapkan semakin mampu memperkuat peran analis kebijakan dalam mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas. Kegiatan ini juga menjadi sarana strategis untuk memperluas wawasan serta membangun jejaring antar analis kebijakan lintas wilayah.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas SDM di bidang analisis kebijakan. Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil guna mendukung pembangunan hukum yang berkualitas di wilayah.(red)