Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, menjadi anggota Tim Penguji dalam Seminar Evaluasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII yang diselenggarakan di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta PKN Tingkat II yang berasal dari lingkungan pemerintah daerah di Provinsi NTB. Sebanyak 60 peserta mengikuti tahapan evaluasi dan dibagi ke dalam enam kelompok untuk mempresentasikan implementasi proyek perubahan yang telah disusun dan dilaksanakan.
Dalam kesempatan tersebut, Milawati menguji 10 peserta pada tahap implementasi proyek perubahan. Proses evaluasi dilakukan dengan melihat sejumlah indikator, antara lain capaian hasil perubahan dibandingkan dengan rencana perubahan, manfaat yang dihasilkan, kepemimpinan strategis, implementasi strategi marketing dan diseminasi, serta keberlanjutan proyek perubahan.
Selain itu, penilaian juga mencakup aspek pemberdayaan organisasi pembelajar, khususnya dalam pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi yang menjadi bagian dari proyek perubahan. Setiap peserta didorong untuk tidak hanya menunjukkan keberhasilan program, tetapi juga menjelaskan bagaimana perubahan tersebut dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi organisasi.
Milawati menegaskan bahwa proyek perubahan seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan tahapan pelatihan, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Proyek perubahan harus dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi dan pada akhirnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipikirkan sejak awal,” ujarnya.
Dalam pembahasan yang berkaitan dengan produk hukum, Milawati juga memberikan penguatan agar regulasi yang disusun mampu mendukung implementasi proyek perubahan. Menurutnya, produk hukum perlu dirancang secara tepat agar dapat menjadi landasan sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan inovasi yang dikembangkan oleh peserta.
Keikutsertaan Kakanwil Kemenkum NTB sebagai Tim Penguji diharapkan dapat memberikan perspektif penguatan, khususnya pada aspek hukum dan keberlanjutan kebijakan, sehingga proyek perubahan yang dihasilkan peserta PKN Tingkat II tidak hanya inovatif, tetapi juga implementatif dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.(red)