Mataram – Perlindungan kekayaan intelektual (KI), khususnya merek, menjadi langkah penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memperluas akses pasar. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), Risman Somantri, saat menjadi narasumber dalam podcast Your Brand, Your Future: Mengapa Kekayaan Intelektual Penting bagi UMKM yang diinisiasi oleh Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK), Kamis (22/10).
Podcast tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi ASPPUK bersama Trade and Gender Equality Incubator (TGEI) dan Regional Trade for Development (RT4D) untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM perempuan, termasuk pengusaha penyandang disabilitas, mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha dan akses ke pasar internasional.
Dalam diskusi tersebut, Risman menjelaskan bahwa kekayaan intelektual bukan sekadar identitas produk, melainkan aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi secara hukum. Menurutnya, pelaku UMKM perlu memahami bahwa produk yang telah dikenal luas dan memiliki banyak pelanggan belum tentu menjamin kepemilikan merek apabila belum didaftarkan.
Tantangan peningkatan kesadaran akan perlindungan KI turut menjadi perhatian para narasumber. Salah satunya adalah anggapan bahwa pendaftaran merek membutuhkan biaya besar, proses yang rumit, dan waktu yang lama. Di sisi lain, masih terdapat pelaku UMKM, termasuk perajin tenun, yang menganggap pendaftaran KI tidak diperlukan selama produk mereka telah dibeli oleh konsumen.
Menanggapi hal tersebut, Risman menegaskan bahwa proses pendaftaran merek kini semakin mudah melalui layanan daring. Ia juga menjelaskan pentingnya memahami kelas merek agar pendaftaran sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dijalankan. Pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dapat mendatangi Kantor Wilayah Kemenkum NTB untuk memperoleh informasi dan pendampingan dari petugas layanan.
Sebelum mengajukan pendaftaran, pelaku usaha juga dapat melakukan penelusuran merek melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk mengetahui apakah merek serupa telah terdaftar. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko penolakan pendaftaran maupun potensi sengketa merek di kemudian hari.
Selain pendaftaran, pengawasan terhadap dugaan pelanggaran KI juga menjadi perhatian Kemenkum NTB. Risman menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Ia turut menyoroti bahwa perlindungan merek dapat menjangkau pasar internasional melalui mekanisme yang berlaku, termasuk sistem internasional yang dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).
Melalui podcast ini, para narasumber juga menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan agar pelaku UMKM tidak hanya berfokus pada pengembangan dan penjualan produk, tetapi turut memperhatikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki.
Menutup diskusi, Risman mengajak pelaku UMKM perempuan untuk terus berinovasi dan mengembangkan usahanya dengan memperhatikan perlindungan kekayaan intelektual. Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak membiarkan identitas dan hasil kreativitas yang telah dibangun justru digunakan pihak lain tanpa perlindungan yang memadai.
“Terus berjuang agar usaha semakin maju dan jangan sampai kekayaan intelektual kita dicuri orang,” pesannya.
Melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan, Kemenkum NTB berharap semakin banyak pelaku UMKM yang menyadari pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan KI sebagai fondasi untuk memperkuat daya saing usaha serta membuka peluang pasar yang lebih luas.(red)
