LOBAR—Sebanyak lima titik bidang tanah aset daerah berhasil diselamatkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Barat (Lobar). Aset itu sebelumnya diklaim oleh oknum pihak lain di lima desa.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKAD Lobar, Hulaifi, mengungkapkan objek lahan yang berhasil diamankan itu berada di Desa Kuranji Dalang seluas kurang lebih 62 are, tanah Kramajaya di Kecamatan Narmada seluas 64 are, aset di Desa Golong seluas 3 are dengan nilai strategis di pinggir jalan negara, serta di Desa Buwun Sejati dua bidang seluas 76 are dan 45 are lebih atau total sekitar 1,2 hektare.

“Yang kemarin kita amankan atau kita ambil alih itu sebanyak lima bidang, lima objek itu ada di lima desa,” ujarnya, Jumat (13/11).

Seluruh aset yang diklaim oleh para oknum tersebut masih tercatat bersertifikat atas nama Pemda Lobar. Meski para pihak tersebut berusaha melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun semua gugatan itu ditolak.

Keberhasilan pengamanan ini juga diperkuat karena status aset tersebut menjadi salah satu fokus Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengambil alih kembali aset-aset tersebut.

Untuk pengamanan aset itu, pemasangan plang pemberitahuan dilakukan. Tidak cukup di situ saja, BKAD menggandeng aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pihak kepolisian, TNI, hingga Satpol PP akan dilibatkan untuk mengawal lokasi secara berkala agar pihak lain tidak bisa masuk kembali ke area yang telah diamankan.

“Kita berkolaborasi dengan Pol PP. Nanti ada tim yang kita sudah alokasikan anggaran untuk penjagaan fisik, sebagai bentuk pengamanan fisik,” jelas Hulaifi.

Langkah kolaboratif ini sangat penting mengingat beberapa oknum kerap kembali masuk dan menempati lahan begitu petugas meninggalkan lokasi. Kehadiran pos penjagaan dan pengawalan ketat diharapkan mampu menutup celah bagi upaya penyerobotan di masa mendatang.

Selain pengamanan fisik, BKAD Lobar juga memprioritaskan penyelesaian sejumlah permasalahan aset yang masuk dalam kategori pengawasan MCP KPK. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana meminta pendampingan dari pihak kejaksaan untuk menuntaskan sengketa aset di beberapa titik penting seperti Batu Mekar seluas 7 hektare dan Jageraga.

Langkah sistematis ini terbukti membuahkan hasil positif bagi keuangan daerah. Pada tahun ini, target PAD dari sektor pengelolaan aset dipatok sebesar Rp1,7 miliar, dan realisasinya telah berhasil melampaui 80 persen. Dengan masa kontrak sewa yang umumnya berjalan dari bulan Januari hingga Desember, pihak BKAD optimistis target tersebut dapat tercapai 100 persen. (Win)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *