Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (22/10/2026). Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bantuan hukum, khususnya dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Risman Somantri, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Erbata Sri Muliatini, serta Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB. Diskusi menghadirkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, bersama sejumlah narasumber yang membahas implementasi standar layanan bantuan hukum, tantangan pelaksanaan di lapangan, serta upaya penyempurnaan kebijakan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam sambutan sekaligus pembukaan kegiatan, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menekankan pentingnya perhatian dan tindak lanjut terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Ia mengapresiasi analisis yang disusun secara sistematis dengan dukungan data dan wawancara mendalam untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan. “Isu kebijakan di bidang bantuan hukum merupakan persoalan krusial dan mendesak yang memerlukan perhatian serta tindak lanjut,” tegasnya. Ia juga berharap diskusi berlangsung secara konstruktif dan kritis agar rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Menteri Hukum.

Dalam pembahasan, para narasumber menguraikan pentingnya penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum secara konsisten, penguatan pengawasan dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas organisasi pemberi bantuan hukum. Sejumlah tantangan turut menjadi perhatian, antara lain keterbatasan sumber daya dan anggaran, kendala administrasi penerima bantuan hukum, hambatan penggunaan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum), serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat mendukung perbaikan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Risman Somantri, melalui keikutsertaan jajaran dalam forum ini mendorong agar hasil analisis dan diskusi kebijakan dapat menjadi referensi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum di wilayah. Penguatan pemahaman terhadap standar layanan bantuan hukum menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi dengan para pemangku kepentingan, sekaligus mendukung penyelenggaraan layanan hukum yang berkualitas dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Melalui keikutsertaan dalam DSK ini, Kanwil Kemenkum NTB diharapkan dapat memanfaatkan hasil diskusi sebagai bahan pengayaan analisis kebijakan dan penguatan pelaksanaan program pembinaan hukum di daerah. Sinergi antara pemerintah, organisasi pemberi bantuan hukum, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan bantuan hukum tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.(red)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *