MATARAM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengharmonisasikan dua Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara, Kamis (22/10/2026), di Aula Kanwil Kemenkum NTB.
‎
‎Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, yang membuka kegiatan secara langsung, menegaskan pentingnya pengharmonisasian dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, tahapan ini menjadi ruang untuk menelaah dan menyempurnakan substansi, rumusan, serta teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
‎
‎”Regulasi yang disusun tidak hanya harus selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” ujar Risman.
‎
‎Adapun dua rancangan yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
‎
‎Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Erbata Sri Muliantini menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, khususnya unsur pimpinan daerah yang hadir dalam proses pengharmonisasian.
‎
‎”Keterlibatan unsur pimpinan daerah menjadi nilai tambah dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Anugerah Legislasi Daerah,” ungkapnya.
‎
‎Ia juga berharap pengharmonisasian dapat menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan perancang peraturan perundang-undangan, sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.
‎
‎Pembahasan kedua rancangan mencakup penelaahan kejelasan rumusan, konsistensi pengaturan, kesesuaian dengan dasar hukum, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan. Untuk rancangan terkait pajak daerah, pembahasan difokuskan pada tata cara penagihan dan pemeriksaan pajak. Sementara itu, rancangan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi ditelaah dari aspek kesesuaian dengan peraturan daerah yang menjadi dasar serta kejelasan mekanisme pelaksanaannya.
‎
‎Kegiatan tersebut dihadiri Moch Wahyu Dharmawan selaku Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pendapatan Daerah beserta jajaran, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
‎
‎Berdasarkan hasil pembahasan, satu rancangan mengenai Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Sementara itu, rancangan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk diformulasikan kembali.
‎
‎Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat pendampingan pembentukan produk hukum daerah agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, dapat dilaksanakan secara efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(red)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *