PRAYA – Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah (Loteng), Baiq Sri Hastuti Handayani angkat bicara soal dugaan titipan dalam rekrutmen calon Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020. Sri dengan tegas menepis kabar miring tersebut. Termasuk dugaan titipan penguasa.
“Kami tidak merasa diintervensi oleh siapapun,” tegasnya saat dihubungi radarmandalika.id, Selasa kemarin.
Sementara terkait beredarnya surat instruksi DPP PDIP kepada DPC se-Indonesia. Sri menegaskan bahwa tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan surat tersebut. “Tiang tidak tahu ada surat, tiang ndak pernah lihat,” jawabnya simpel.
Sri menambahkan, tidak adanya sistem kapling oleh partai politik (parpol) jabatan Korkab PKH. Meskipun ada surat instruksi dari PDIP ke DPC. Mengingat yang melaksanakan dan menyeleksi adalah Kementerian Sosial RI lansung. “Kami berharap lebih memilih rekrutmen dapat berjalan alami tanpa ada tekanan dan pesanan dari siapapun. Saya pribadi tidak punya akses untuk
itu,” sebut Sri.
Informasi terbaru yang ditemukan Radar Mandalika, saat ini rekom dari salah satu parpol dan penguasa di Lombok Tengah sedang beradu di tingkat atas. Kedua belah pihak ini memiliki kepentingan besar di dalam tubuh PKH khususnya di Gumi Tastura.(tim)