Kades Ranggagata Dilaporkan ke Kejati NTB

F Lapor ke Kejati

BUYUNG/RADAR MANDALIKA MELAPOR: Perwakilan warga Desa Ranggagata saat sedang hendak memasukan laporan di Kejati NTB, pekan lalu.

PRAYA – Sejumlah warga Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya melaporkan Kades setempat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, pekan lalu.  Laporan ini dilayangkan atas dugaan korupsi uang desa tahun 2019 dilakukan kades.

Warga menceritakan, sebelum memasukan laporan ke Kejati. Warga pernah melakukan upaya hearing ke kantor desa. Namun selalu ditolak dengan beragam dalih oleh pemerintah desa.

“Kita hanya ingin dijelaskan kemana arah APBDes tahun 2019, sampai saat ini kades dan BPD tidak memenuhi permintaan kami juga untuk berdialog,” ungkap salah satu pelapor, Henky Unggara pada Radar Mandalika.

Henky menceritakan, sejak awal menjabat kades ini tidak pernah ingin diajak berdialog. Parahnya, beberapa kali disurati warga untuk hearing namun selalu ditolak. Surat penolakan dengan nomor surat 140/01/PPID-RGT/VII pada tanggal 13 Juli 2020 lalu.

“Ini dasar kami juga melaporkan kasus itu, dan kami anggap ini perbuatan melanggar hukum yang dilakukan kepada masyarakat karena tidak ada keterbukaan informasi kepada masyarakat,” sebutnya.

 “Kita sudah kirim tembusan laporan ke Ombudsman, Kejagung, bahkan KPK. Dan hari ini kita masukan laporan ke kejati NTB,” tambahnya.

Sementara itu, H Muhtar Arif yang juga jadi pihak pelapor membenarkan laporan itu sudah dimasukan ke Kejati. Dia menduga banyak kejanggalan di desanya. Misalnya dugaan pelaksanakan program desa yang tidak sesuai prosedur. Yakni, pembangunan beberapa sarana prasarana pariwisata dan PAUD dibangun di tanah wakaf. Sepengetahunnya itu tidak dibenarkan.

Selain itu, dugaan di dua titik pembangunan sumur bor di Dusun Berobot dan Dao yang tidak selsai dikerjakan. Sehingga sisa anggaran patut dipertanyakan, kemana ?

“Kami juga menduga kades telah membentuk program kegiatan fiktif. Anggaran ada kegiatan tidak ada,” ungkapnya.

Dibeberkan Muhtar, adapun data anggaran dan kegiatan dikerjakan pemdes tahun 2019 di antaranya.

Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan Rp 128,569,500.00.  Rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana posyandu  Rp 43,901,000.00, pengerjaan jalan lingkungan Rp 36,696,500.00, rehab RTLH Rp 164,500,000.00, pengelolaan sampah Rp 7,500,000.00, instalasi komunikasi dan informasi Rp 30,813,000.00, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Rp 123,256,650.00, peternak bagi kelompok masyarakat Rp 39,407,000.00, selanjutnya belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan Rp 34,000,000.00.

“Ada juga pembentukan fasilitas pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi anggarannya Rp 52,332,000.00, sama belanja bantuan mesin, peralatan, kendaraan, 32,4000,000.00. selanjutnya Rp 19,500,000.00 untuk pos keamanan, dan ini kami pertanyakan semua,” ungkapnya tegas.

Terpisah, Kades Ranggagata, Muhamad Haikal yang dikonfirmasi mengatakan, laporan dimasukan itu hanya sekadar dugaan saja. Dia menyebutkan, alhamdulillah tidak ada pekerjaan dari pemdes yang fiktif. Menurut kades, pihak pelapor juga tidak mempunyai data yang valid atas apa yang mereka laporkan.

“Setelah kami cek isi dari laporan mereka, semua pekerjaan sudah selesai semua. Tapi pada intinya di sini kami lihat orang-orang ini adalah rival Pilkades semua, jadi mereka sebenarnya mau menyebar isu yang tidak baik di tengah masyarakat,” katanya tegas.

 Dia menyebutkan, sebentar lagi akan ada pemilihan kepala desa, ia menganggap ini wajar. Kades sendiri akan membuktikan dengan data dan pekerjaan atas apa yang mereka duga tidak terealisasi, agar jelas dan masyarakat tidak dibuat gaduh gara-gara laporan yang pihaknya anggap mengada-ada.

“Kalau penolakan hearing itu memang benar. Masalah isi surat tidak jelas apa yang akan ditanyakan, surat tersebut hanya ingin musyawarah untuk mufakat namun poinnya tidak rinci. Terlebih waktu itu pemdes sedang memberlakukan lock down di bulan April atau Mei,” bebernya.

 “Namanya juga politik, kalah jadi oposisi. Dulu tahun 2017 mereka juga pernah melaporkan saya, bahkan sampai di audit oleh inspektorat, tapi tidak ada temuan jadi biasalah orang kalah selalu banyak omong,” katanya. (buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pemkab Lobar Segel AMM

Read Next

Penetapan Tersangka Kredit Fiktif, Jaksa Tunggu PKN

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *