Kades Ikat Kepala! 1 Miliaran Rencana Anggaran Program Fisik Lenyap

  • Bagikan
Pekerjaan
M ALI IMRON FOR RADAR MANDALIKA PROGRAM FISIK: Ini salah satu program kegiatan fisik yang sudah dikerjakan di Dusun Tepok Bunut, Desa Jelantik tapi untuk rencana kelanjutan pengerjaanya terpaksa di tunda di tahun 2022.

PRAYA – Rencana anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk dana beberapa program kegiatan fisik tahun 2022 tidak akan bisa direalisasikan oleh pemerintah desa (Pemdes) Jelantik, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Hal ini imbas dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021. Yang mana, anggaran 68 persen dari Dana Desa (DD) sudah ditentukan peruntukannya untuk beberapa program.

“Terutama fisik ini yang harus kita tunda,” kata Sekdes Jelantik, M Ali Imron pada Radar Mandalika, Selasa (14/12) kemarin.

Kenapa, karena tahun depan banyak program wajib yang harus dijalankan oleh Pemdes Jelantik. Di antaranya program pencegahan dan penanganan stunting atau gagal tumbuh pada anak balita. Program ini akan banyak menyedot anggaran dari DD. “(Anggarannya) 100 persen dari jumlah DD itu Rp 200 juta nilainya,” sebut Ali Imron.

Dalam penanganan stunting, lanjut dia, dianggarkan juga untuk para Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan alokasi anggaran Rp 6 juta. Selain itu, alokasi anggaran untuk para kader posyandu keluarga juga akan menelan dana sampai Rp 207 juta. “Itu wajib yang memang dari DD,” tegas Ali Imron menekankan.

Kembali pada rencana program kegiatan fisik yang terpaksa harus ditunda alias tidak bisa direalisasikan tahun depan. Antara lain seperti rencana pembukaan jalan yang tersebar di beberapa titik, rahab saluran di permukiman padat penduduk, rabat, pengamanan jalan-jalan baru. Dan, pentaludan jalan-jalan baru yang sudah ada tapi pengerjaannya tinggal dilanjutkan ini juta akan ditunda.

“(Jumlah total anggaran program fisik yang terpaksa ditunda tersebut) sekitar Rp 1 miliaran. Besar nilainya,” ungkap Ali Imron.

Disamping itu, rencana pengadaan mobil siaga desa juga akan ditunda. Padahal sudah masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2022. Hal itu juga imbas dari Perpres 104 tahun 2021. “Ini juga yang kita tunda yang memang sudah urgen menurut kami di desa ini yaitu mobil siaga nilainya Rp 360 juta, termasuk spesifikasinya/kelengkapannya,” tambah Ali Imron.

Dikatakan, pihaknya mau tidak mau harus menjalankan Perpres tersebut. Yang mana, penggunaan DD diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa paling sedikit 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen dari alokasi DD setiap desa, dan program skala prioritas lainnya. 

“Yang jelas ini kegiatan fisik yang harus ditunda,” katanya kembali.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan musyawarah ulang bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), semua kepala dusun (Kadus), dan semua unsur masyarakat. Untuk menyampaikan atau mensosialisasikan keberadaan Perpres 104 tahun 2021 kepada masyarakat. Yang mana imbasnya banyak program fisik yang telah diusulkan oleh masyarakat tapi untuk eksekusinya terpaksa ditunda.

“Pagu DD tahun 2022 belum kita terima. (Kalau tahun 2021) Rp 1,9 miliar lebih,” kata Ali Imron. (zak)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *