MATARAM – Minyak Goreng (Migor) langka di NTB. Anehnya, ini baru pertamakali terjadi sepanjang sejarah. Ada apa sebenarnya? Betulkah ada mafia migor?
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Fathurrahman menegaskan pemerintah NTB sedang meminta tambahan jatah kuota migor kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan untuk mengatasi kelangkaan tersebut.
“Saat ini kita lagi upayakan minta ke pemerintah pusat,” kata Fathur, kemarin.
Lucunya, Pemprov NTB sendiri tidak mengetahui berapa sebenarnya kuota Migor di NTB. “Kejelasan kuota ini kita tidak tahu berapa sih buat NTB, sehingga kita tidak bisa memantau dan mengawal di lapangan,” ungkapnya polos.
Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB itu menjelaskan, sebelum terjadi kelangkaan, kuota migor untuk NTB mencapai 1,7 juta liter sampai 2,2 juta liter per bulan. Sedangkan kebutuhan per hari mencapai 50 ribu liter hingga 60 ribu liter. Sementara kondisi hari ini paling tinggi itu 5 kontainer Migor dikirim bahkan sampai ada yang hanya mendapatkan 2 kontainer.
“Itu pun begitu datang dari distributor langsung habis di pasaran,” ceritanya.
Fathur tidak menampik kelangkaan Migor yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kurangnya pasokan dari produsen ke distributor akibat tidak ada kejelasan kuota dari pemerintah pusat. Dari informasi yang diperolehnya dari sejumlah distributor mereka ada pengurangan dari kuota normal. Bahkan ada yang sampai 50 persen dari kondisi sebelumnya dikarenakan ada penyeragaman harga Rp14 ribu.
“Tentu ini menjadi perhatian kita, sehingga kejelasan kuota itu yang kita minta sama Kementerian Perdagangan,” tegasnya.
Namun demikian, pihaknya memaklumi kondisi tersebut, mengingat kelangkaan Migor ini terjadi secara nasional di seluruh provinsi tidak hanya di NTB. “Tinggal sekarang bagaimana kita mengupayakan ke kementerian itu kejelasan penugasan dan kuota,”jawabnya.
Menurut Fathur, Pemprov sebetulnya sudah berupaya meminta tambahan kuota tersebut ke pemerintah pusat. Namun, belum juga mendapat respons. Karena kata dia, seluruh daerah juga meminta hal yang sama ke pemerintah pusat, sementara pasokan juga dikurangi.
“Intinya fokus kita bagaimana strategi untuk mengkonfirmasi ini ke pusat,” pungkasnya. (jho)