Jaksa Sita Aset Terpidana Korupsi Terminal BIL

f sita 1

SITA: Tim jaksa Kejari Loteng usai menyita aset milik terpidana kasus korupsi terminal BIL tahun 2011, pecan kemarin.

PRAYA—Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) melakukan penyitaan aset di Bali, Minggu (5/10). 

Aset berupa tanah dan bangunan rumah serta ruko yang disita tersebut merupakan milik terpidana korupis, Nyoman Suwarjana, yang terjerat kasus korupsi pembangunan terminal dan fasilitas penumpang Bandara Internasional Lombok (BIL) tahun 2011 lalu.

Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono membenarkan, bahwa pihaknya telah melakukan penyitaan terhadap tiga aset berupa tanah dan bangunan di Bali tersebut. 

Penyitaan aset itu dilakukan, karena terpidana Nyoman Suwarjana yang terjerat kasus korupsi pembangunan terminal dan fasilitas penumpang BIL divonis 13 tahun penjara, terpidana tidak bisa membayar kerugian negara Rp Rp 39.901.925.278,02.

“Kalau dihitung total aset yang kami sita itu mencapai Rp 10 miliar.  Sehingga terpidana masih belum membayar sebanyak Rp 39 miliar,” bebernya, kemarin.

Agung mejelaskan, sebenarnya peyitaan aset dilakukan berdasarkan penelusuran aset milik terpidana.  Sebab, dari penelusuran tersebut, pihaknya menemukan ada tiga aset di Bali.  Sehingga, pihaknya langsung berangkat menuju Bali.  Setelah tiba di Bali, pihaknya melakukan eksekusi aset berupa tanah serta bangunan di Desa Tonje dan aset berupa bangunan Ruko serta bangunan rumah di Desa Dao Puri Kaje, Bali. 

“Penyitaan ini juga sudah kami konfirmasi pada terpidana. Dan dia dengan sukarela menyerahkan aset tersebut untuk kita serahkan pada Kejaksaan Agung untuk diselesaikan terkait pengganti kerugianya,” tegasnya.

Agung mengaku, penyitaan itu sudah tertera dalam amar putusan.  Dimana penjelasanya, apabila terpidana tidak bisa mengganti keseluruhan kerugian negara yang ditimbulkan itu, maka harta benda milik terpidana bisa dilakukan penyitaan atau dirampas.

 “Jika nanti terpidana tidak bisa membayar sesuai dengan jumlah kerugian, tentu akan menjalani hukuman sesuai dengan subsider yang diberikan dengan dipotong jumlah kerugian yang bisa dikembalikan,” tuturnya.

Ia menegaskan, dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Mataram sebelumnya, terpidana divonis dengan 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan penjara.

Sementara, majelis hakim juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 39.901.925.278,02 dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti tersebut selama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ditambahkan, dalam amar putusannya juga, dia dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat (1) pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini. (jay)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Mahasiswa Bentang Tulisan “Dewan Penghianat”

Read Next

KREDIT FIKTIF, JAKSA GELEDAH BANK BPR

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *