MATARAM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) melalui tim Analis Hukum melakukan audiensi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Kamis (20/2).
Dalam audiensi tersebut, Tim Analis Hukum menyampaikan bahwa tema yang akan menjadi fokus analisis dan evaluasi tahun ini adalah Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi Komoditas, atau Pengelolaan Lahan, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Adapun tema yang telah dipilih untuk Provinsi NTB adalah Pengolahan Lahan dengan minimal Target evaluasi sejumlah 5 (lima) Perda. Kegiatan tersebut disambut baik oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
Audiensi ini merupakan langkah awal Kanwil Kemenkum NTB dalam menginventarisir beberapa Perda Provinsi mengenai Pengelolaan Lahan yang dapat di analisis dan evaluasi.
Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, mengharapkan terciptanya hubungan kerjasama yang baik untuk mendukung program pemerintah sehingga dapat berperan membantu Pemda dan stakeholder dalam memberikan analisis hukum terhadap Peraturan Daerah. (*)