Pakar Komunikasi Ajak Masyarakat Berperasangka Baik Kepada Pemerintah
Tersumbatnya informasi bisa menjadikan sumber munculnya polemik. Demikian juga pada momen penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk itu, masyarakat diajak berperasangka baik terhadap kebijakan pemerintah. Namun diberikan catatan, pemerintah harus lebih intens melakukan sosialisasi.
DIKI WAHYUDI-MATARAM
BEDA orang beda pula sudut pandangnya. Termasuk di tengah penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi baru-baru ini. Pakar komunikasi UIN Mataram, Dr. Kadri M Saleh menyebutkan, dari kebijakan pemerintah pusat ini terpenting masyarakat harus memiliki perasangka baik. Atas kebijakan ini tentunya sudah ada hitung-hitungan pemerintah. Termasuk antisipasi dampak kebijakan.
“Kita sadar internal pemerintah banyak miliki kompetensi keilmuan, mereka banyak diskusi mempertimbangkan demi perekonomian rakyat,” katanya dalam podcast bersama Radar Mandalika, Kamis sore pecan lalu.
Menurut doktor Kadri, awal wacana itu muncul tujuan tidak lain menyelamatkan bangsa ini. Setidaknya, 80 persen subsidi dinikmati oleh orang tidak berhak, untuk itu harus berperasangka baik. Namun dilihatnya, pemerintah perlu melakukan komunikasi baik sehingga paham atas niat baik pemerintah itu.
“Saya melihat sosialisasi ini kurang maksimal, perlu ada cara inovatif sehingga pemahaman rakyat lebih efektif,” tuturnya.
Doktor Kadri menegaskan, dulu setiap ada kenaikan BBM pasti diwarnai aksi demo. Namun dilihatnya tidak bisa menyelesaikan persoalan. Yang perlu ada diskusi dan dialog yang baik dilakukan. Karena jika hanya turun ke jalan itu bukan zaman lagi.
“Sekarang kita perlu diskusi baik, pemerintah harus masif mensosialisasikan ini,” katanya.
Dilanjutkannya, cara ideal berkomunikasi rakyat dengan pemerintah membutuhkan ruang komunikasi. Sebab terdapat paling tidak ada tiga titik krusial.
“Pertama pra keputusan atau karena ini ada pra komunikasi dan penjelasan ke masyarakat dan siap menerima. Selanjutnya, ketika ada keputusan ini perlu komunikasi dengan masyarakat. Termasuk pasca keputusan ada antisifasi tentu saja mahasiswa dan masyarakat harus tidak terhenti komunikasi dan diskusi. Teman-teman bisa mengawal proses subsidi benar dan tepat sasaran, harus dikawal janji pemerintah untuk keadilan,” tegasnya lagi.
Untuk itu, Doktor Kadri mendorong pemerintah agar tidak terhenti melakukan dialog. Diyakini jika masyarakat tahu tujuan di balik itu, tidak ada ruang turun ke jalan bahkan tidak ada panggung anarkis.
“Pemerintah harus terbuka dengan persoalan, kebijakan, implementasi kebijakan juga dibuka agar semua bisa mengontrol,” tegas dosen ini.(*)