Hakim Cuti, Sidang Mr Lee Ditunda

f kuasa hukum

JAYADI/RADAR MANDALIKA SIDANG: Kuasa hukum dari Direktur PT Mulia Jaya, Lee Jong Kwak atau Mr Lee saat menunjukkan berkas perkara pada awak media, kemarin.

PRAYA—Sidang terdakwa Direktur PT Mulia Jaya, Lee Jong Kwak atau Mr Lee yang terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan terpaksa harus ditunda, kemarin.

Alasan penundaan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu, karena Ketua Majelis Hakim selaku Ketua Pengadilan Negeri  (PN) Praya cuti secara mendadak.

Anggota Majelis Hakim I Pengadilan Negeri Praya, Asri menyatakan, sidang terdakwa, Lee Jong Kwak atau Mr Lee harus ditunda, karena majelis hakim cuti dengan alasan bahwa kedua orang tuanya sakit.  Sehingga, sidang ini akan dilanjutkan pada hari Kamis mendatang. 

“Sidang ditunda hari ini (Kemarin,Red). Kemudian sidang akan dilanjutkan hari Kamis (27/02) sesuai jadwal,” katanya, kemarin.

Sementara itu, Ketua Kuasa Hukum Mr Lee, Ida Jaka Mulyana menegaskan, pihaknya menerima berkas perkara dari rekanya pada sidang pertama.  Itu pun berkas perkara ini diterima dari pengadilan, karena jika meminta pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menggunakan surat permohonan.

“Kami dapatkan berkas perkara dari panitera pengadilan,” jelasnya, kemarin.

Setelah menerima berkas perkara ini, pihaknya langsung mempelajarinya secara detail.  Ternyata dalam berkas perkara bukti –bukti yang dijadikan dasar untuk mempidanakan kliennya, bisa dibilang menggunakan bukti-bukti sampah. Karena, bukti –bukti ini tidak ada hubungannya. Bukti yang digunakan adalah bukti perjanjian antara perusahaan di China yang notabene perusahaan itu milik mereka sendiri.  Selain itu, perjanjian tersebut dilakukan pada tahun 2018, sementara mesin ini sudah masuk pada tahun 2017. 

“Ini sesuatu yang sangat –sangat janggal,” ungkapnya.

Di satu sisi, perjanjian induknya yang sifatnya kerja sama patungan nilai investasi sebanyak Rp 40 Miliar. Tapi kenyataannya, pihak korban tidak pernah memasukkan uang pada perusahaan ini. Sehingga, dari sisi kerugian, pihaknya tidak tahu dimana kerugian mereka. Karena, tidak dilakukan audit dan tidak pernah dilakukan  somasi pada kliennya.

“Kita bilang ini sangat –sangat prematur atau dipaksakan,” tuturnya.

Belum lagi, selain kasus perdana ini, sedang berlangsung juga kasus perdata dengan orang yang sama yang sedang diadili di PN Praya. Sehingga, pihaknya bingung kenapa kasus ini bisa masuk atau P21 dan tahapan persidangan.

“Seharusnya, selesaikan dulu kasus perdata.  Karena secara yuridis pidana bisa dijalankan, kalau perdata masih belum tuntas. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kejagung,” terangnya.

Ia menyatakan, dalam perjanjian awal, mesin bata ringan harusnya diterima di Lombok dengan segala biaya ditanggung oleh warga China (rekan bisnis, Red). Namun, kenyataannya mesin hanya dikirim sampai Surabaya. Sehingga, karena warga China tidak punya uang, kemudian uang dibiayai oleh kliennya sendiri.

“Ini murni bisnis, dimana korban yang beli alat itu dan harganya ditentukan oleh dia Rp 21 Miliar, kemudian harganya naik menjadi 31 Miliar. Mr Lee tetap ingin menyerahkan bagian sahamnya, asalkan perhitungannya jelas,” tegasnya.

Ditambahkan, pihaknya juga mengkhawatirkan kalau masalah ini akan mempengaruhi investasi yang ada di Loteng. Sebab, perusahaan ini satunya-satunya di Loteng yang menyumbang pajak dan PAD yang lumayan cukup besar.

“Khawatirnya kalau ini didengar oleh teman-temanya yang mau investasi ke sini, mereka takut akan sama nasibnya dengan kliennya,” tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh, Tim Kuasa Hukum Mr Lee, Joni Bakar menyatakan, kliennya adalah korban. Dimana harga mesin Rp 21 Miliar sesuai kesepakatan diterima sampai Lombok. Namun sampai enam bulan mesin itu tidak kunjung dikirim. Setelah dicek mesin itu sudah dijual ke pihak lain. Bahkan, kliennya telah mengeluarkan dana untuk mengirim mesin hampir Rp 13 Miliar yang seharusnya menjadi tanggung mereka.

“Ada sedikit kriminalisasi dalam kasus ini,” tuturnya.

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Loteng, Reza Faundra Afandi, menyatakan, terdakwa Direktur PT Mulia Jaya, Lee Jong Kwak atau Mr Lee diduga melanggar pasal 372 KHUP tetang penggelapan dan atau pasal 378 KHUP tentang penggelapan rekan  bisnisnya Riu Jun warga Negara China.

“Ada kesepakatan hasil kerjasama yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa terhadap korban,” ujarnya selesai sidang.

Dijelaskan, dalam kerjasama itu terdakwa menyediakan infrastruktur bangunan dan mesin bata ringan itu disiapkan dari korban. Setelah dilakukan kerjasama, ada kesepakatan pembagian saham, yakni terdakwa mendapatkan 51 persen dan korban mendapatkan 49 persen dari total investasi Rp 40 Miliar.

“Awalnya memang perdata, namun perjanjian itu tidak dilaksanakan,” tuturnya. (jay)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Muhdan Rum: Pathul–Ferdi Harga Mati

Read Next

Komisi III Sidak ke Proyek Bermasalah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *