KLU—Kisruh air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan belum usai. Dimana, wilayah yang menjadi tujuan wisata dunia itu saat ini susah mengakses air bersih. Pasalnya perusahaan produksi air PT.TCN menutup sementara operasinya karena persoalan izin.
Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pun mengatensi masalah ini, setelah sebelumnya para pengusaha hotel juga mendatangi kantor DPRD terkait persoalan itu.
Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi atas persoalan tersebut. PT TCN belum mau membuka kembali distribusi air di Gili Trawangan meski telah ada surat permintaan resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan juga DPRD Lombok Utara.
“Kami sudah bertemu dengan pihak TCN, sekarang Pemerintah Daerah segera mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan air yang semakin mendesak di pulau ini,” kata Ketua DPRD KLU, Artadi saat dikonfirmasi Radar Mandalika, kemarin.
Pihaknya di dewan, kata Artadi, dengan tegas meminta Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu, untuk gerak cepat (gercep) dengan turun tangan menangani masalah ini dengan serius menemui masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait dengan persoalan yang terjadi.
“Sudah ada surat permintaan yang kami kirim ke PT TCN, namun mereka tetap menolak untuk membuka distribusi air,” kata Artadi.
Artadi menyampaikan, usai bertemu Direktur PT TCN, disampaikan bahwa PT TCN bersedia membuka kembali distribusi air dengan sejumlah syarat, yakni salah satunya meminta kesedian masyarakat untuk tanda tangan dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat Gili Meno terkait dukungan ke pihak perusahan dalam proses pengurusan izin. Pemda juga diminta untuk bersurat ke KKP.
Menurut Artadi, rapat sebelumnya dengan tokoh masyarakat dan kepala desa Gili Meno belum menghasilkan kesepakatan karena kepala desa masih enggan untuk menandatangani persetujuan tersebut, khawatir akan adanya tuntutan dari masyarakat.
“Sehingga untuk meyakinkan masyarakat Gili Meno kita minta Bupati turun,” terangnya.
Artadi juga mengusulkan agar seluruh pihak terkait termasuk Prokopimda, DPRD, Bupati, dan Kepolisian, turut turun tangan bersama guna meyakinkan masyarakat Gili Meno.
“Ayo kita sama-sama yang turun, kalau kita turun, bila perlu Prokopimda turun, DPRD turun, Bupati turun, Kepolisian turun, ayo kita sama-sama untuk meyakinkan masyarakat di Gili Meno,” ajaknya.
Menurutnya, Gili Meno harus mendapatkan hak yang sama seperti dua pulau lainnya, yakni Gili Trawangan dan Gili Air dalam hal distribusi air bersih. Ia memastikan agar tidak terjadi krisis air di Gili Meno saat distribusi air di Gili Trawangan dibuka kembali.
“Masyarakat Gili Meno harus mendapatkan hak yang sama seperti dua pulau lainnya. Jika masyarakat bersedia menandatangani, Pemda harus memiliki rencana untuk mengatasi krisis air di Gili Meno juga,” jelasnya
“Jangan sampai ketika air di Gili Trawangan dibuka, Gili Meno malah mengalami krisis air bersih lagi, jangan sampai itu terjadi. Kita berharap semua pulau tidak mengalami krisis air,” jelasnya.
Disisi lain kata Artadi, seorang pengusaha di Gili Trawangan telah menghubunginya dengan mengatakan akan mengambil langkah untuk memulangkan wisatawan dan menghentikan penerimaan wisatawan baru karena khawatir akan komplain akibat ketidakadaan air bersih di Gili Trawangan.
“Saya khawatir dengan kondisi yang ada. Tadi pagi, saya dihubungi oleh para pengusaha di Gili Trawangan. Mereka bahkan telah memasang spanduk untuk memulangkan wisatawan dan menolak menerima wisatawan baru karena takut menerima komplain terkait kondisi air di Gili Trawangan,” bebernya.
“Oleh karena itu, kami meminta Bupati untuk segera mengambil sikap tegas. Apa pun langkah yang diambil di Gili Meno, kami berharap Bupati turun tangan langsung untuk mengatasi masalah ini,” tutupnya. (dhe)