MATARAM – Hubungan eksekutif bahkan legislatif kini mulai gaduh. Semua ini buntut kekisruhan dana pokok pikiran (Pokir) 65 anggota DPRD NTB oleh oknum orang dekat Gubernur NTB. Anggota DPRD NTB, HL. Pelita Putra dari Fraksi PKB membuka fakta baru adanya anggaran-anggaran yang menjadi dana direktif gubernur yang tidak jelas.
“Sebenarnya kalau mau dibuka itu ada duit Rp 104 milliar tanpa lembar kerja, tidak pernah dibahas. Ujug-ujug ada dan saat kami klarifikasi Kadis Perkim tidak bisa menjawab,” tegasnya tadi.
adoohhhh