PRAYA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS) DPRD Lombok Tengah (Loteng) dengan tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Karena kebijakan yang diambil pemerintah itu dapat menyengsarakan rakyat. Terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terpukul akibat dampak pandemi Covid-19.
“Kalau Fraksi PKS Lombok Tengah sejak awal kita sudah lakukan penolakan,” tegas anggota DPRD Loteng dari Fraksi PKS, H Supli pada Radar Mandalika, kemarin.
Ditegaskan, dari awal Fraksi PKS menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Penolakan itu menggema di saat Rapat Paripurna DPRD Loteng dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terhadap nota keuangan yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) di Gedung DPRD Loteng, pada tanggal 1 September 2022.
“Tapi ternyata tanggal 3 September, pemerintah pusat di jam siang sudah memutuskan untuk menaikkan (harga BBM bersubsidi, Red),” ungkap pria yang juga Ketua Komisi I DPRD Loteng itu.
Yang dimana, harga BBM bersubsidi jenis pertalite dari Rp 7.650 per liter dinaikkan jadi Rp 10.000 ribu per liter, dan solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax (nonsubsidi) juga mengalami kenaikan, dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Namun begitu, Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, Fraksi PKS yakin kebijakan ini akan semakin menambah beban kehidupan masyarakat yang belum pulih seratus persen dari pandemi Covid-19. Kebijakan yang tidak populis itu juga dipastikan berdampak pada semua sektor.
“Kita tegas di Fraksi PKS dari tingkat pusat sampai daerah, kita minta kebijakan itu supaya dicabut,” kata Supli.
Pihaknya dari awal tidak setuju terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengingat pandemi belum usai. Sektor usaha masih tertatih untuk bangkit, setelah banyak yang tumbang. Keadaan ekonomi belum kembali normal. Rakyat sedang sulit untuk membeli kebutuhan pokok.
“Kita baru saja selesai dari pandemi Covid-19, yang membuat ekonomi kita jadi jatuh. Dan, itu kita alami semua. Hari-hari ini ekonomi kita mau pulih,” jelas Supli.
Sehingga, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tindakan yang fatal. Karena akan berimbas pada semua sektor. “Kenapa kita tidak setuju terhadap kenaikan itu, karena kajian kita dengan menaikkan BBM, semua sektor terdampak,” terang Supli.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi kado pahit bagi masyarakat di momentum hari Kemerdekaan Republik Indonesia. “Itu kita keberatan sekali. Mestinya pada saat kita merayakan hari kemerdekaan, kita riang gembira. Tapi justru pemerintah mengambil kebijakan lain dengan menaikkan harga BBM. Padahal covid belum pulih bener,” kesalnya.
Artinya, kata dia, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai sangat kontradiksi dengan semangat upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat untuk kembali bangkit dan pulih. Namun, sakan-akan pemerintah menutup mata, dan menutup telinga dengan mengambil kebijakan yang sangat memukul rakyat.
“Sehingga kita Fraksi PKS dari pusat sampai daerah meminta untuk mencabut itu,” tegasnya lagi.
Faktanya, gerakan demonstrasi terjadi di mana-mana. Tak terkecuali di Gumi Tatas Tuhu Trasna khususnya, dan di Provinsi NTB umumnya. Aksi demontrasi yang dilakukan berbagai kalangan itu bentuk protes dan respons dalam menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Demo yang digelar di seluruh Indonesia itu. (Mulai dari) buruh, rakyat, mahasiswa, pemuda dan semua itu melakukan demo/protes, masak ndak didengar (oleh pemerintah),” tandasnya.(zak)