Evaluasi Implementasi PPKM Darurat Terus Dilakukan

whatsapp image 2020 09 15 at 15.16.33 1 560x395 1

Jakarta, 17 Juli 2021 – Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pihaknya tengah melakukan
evaluasi terhadap apakah PPKM dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Hasil
evaluasi juga akan terlebih dulu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
“Kami akan laporkan kepada Presiden dan dua tiga hari ke depan, kita akan
umumkan secara resmi,” ujar Luhut, Sabtu (17/7).
Menurut Luhut, ada dua indikator yang digunakan untuk mengevaluasi periode
transisi. Beberapa relaksasi dalam dilakukan jika indikator penambahan kasus
konfirmasi dan Bed Occupancy Ratio (BOR) makin baik.
Dia menilai, beberapa daerah mencapai penurunan mobilitas masyarakat cukup
baik dan penambahan kasus sudah menurun, seperti DKI Jakarta dan Bali juga
diperkirakan menurun pada sepekan ke depan. Jika konsisten semua, Luhut yakin
akhir Juli posisi sudah membaik.
Luhut menyebut, berdasarkan pemantauan kami terhadap indikator google traffic,
facebook mobility, dan indeks cahaya malam, telah terjadi penurunan yang
signifikan terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat. Hal ini membuat harapan
bahwa penularan varian Delta ini bisa diturunkan.
Namun, lanjutnya, penurunan aktivitas dan mobilitas ini tidak serta merta
menunjukkan penurunan kasus karena ada masa inkubasi penularan yang sudah
terjadi sebelumnya dan berbagai faktor lain. Hasil penelitian berbagai institusi
dibutuhkan waktu kurang lebih 14-21 hari untuk menunjukkan kasus ini menurun.

“Ini mungkin bisa terjadi kalau kita semua konsisten dalam pelaksanaan PPKM
Darurat ini,” ujar Luhut.
“Oleh karena itu saya minta semua daerah, untuk bahu membahu melawan varian
Delta ini,” kata Menko Luhut.
Dalam kesempatan itu, Luhut selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali dari lubuk
hati yang paling dalam memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam
pelaksanaan PPKM masih belum optimal. Dia berjanji bersama jajaran, menteri dan
kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras memastikan penyebaran varian
delta ini bisa diturunkan dan penyaluran bantuan sosial segera dilakukan.
“Bapak Presiden juga telah memberikan penekanan kepada para menteri untuk
memastikan bantuan sosial bisa segera diterima masyarakat yang berhak. Ini
prioritas dari presiden,” ujar Luhut.
Dia mengakui, bukan hal mudah bagi pemerintah memutuskan PPKM Darurat ini. Di
satu sisi harus menghentikan laju penularan varian Delta yang eksponensial atau
naik tinggi agar para dokter, perawat, bidan di Rumah Sakit, puskesmas, dan
pelayanan kesehatan bisa menyembuhkan pasien COVID-19 yang jumlahnya cukup
banyak saat ini. Namun di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga
besar akibat penurunan aktivitas dan mobilitas masyarakat, mal dan pusat
perbelanjaan harus tutup, karyawan pabrik harus dikurangi untuk memastikan
protokol kesehatan berjalan. Restoran dan tempat makan hanya melayani take
away, tentunya akan mengurangi omset atau pendapatan.
“Ini bukan kebijakan yang mudah untuk menyeimbangkan hal tersebut,” ujarnya.
Tapi, menurut Luhut, pemerintah memutuskan PPKM Darurat ini perlu diambil
untuk menghentikan varian Delta. Untuk meringankan beban rakyat yang
terdampak PPKM Darurat ini, Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri

untuk memberi tambahan bantuan yang bisa diberikan untuk meringankan beban
akibat PPKM ini.
Luhut menambahkan, Pemerintah akan memberikan tambahan anggaran untuk
bantuan sosial yang segera dikucurkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.
Kemudian, Pemerintah juga akan meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan
antara lain meliputi untuk biaya perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit,
penambahan insentif nakes, tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit
Lapangan, pembelian oksigen, dan pembagian dua juta obat gratis bagi OTG dan
Gejala ringan yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi.
Luhut mengingatkan, tidak bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini terutama
menghadapi varian Delta hanya dengan menambah tempat tidur di RS, dokter, dan
perawat. Penambahan fasilitas rumah sakit hal ini hanya solusi sementara. Solusi
permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat
program vaksinasi agar tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok.
“Karena itu saya memohon dengan sangat seluruh komponen masyarakat untuk
mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan tambahan dalam periode PPKM ini
serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Jumlah vaksin juga
meningkat signifikan, yakni 1,5 juta pada bulan depan,” ujarnya.


Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) –
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam
rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi
ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan
rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja,
mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh,
mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN
dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung: Lalu Hamdani
No HP 081284519595

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Anggota Dewan Minta Petugas Penyekatan Bubar

Read Next

Menang Tipis dari Pathul, Mori Bakal Majukan Sepak Bola NTB

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *