MATARAM – Pemerintah melalui Kementrian Agama (Kemenag) berencana menaikan biaya perjalanan Ibadah Haji. Kenaikan tarif yang diusulkan Kemenag hampir dua kali lipat, dari sebelumnya sebelumnya Rp 39,8 juta menjadi Rp 69,19 juta.
Rencana Kemenag ini pun menuai kontroversi dan respon dari berbagai kalangan. Termasuk dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Islam (SI) NTB, Lalu Pujo Basuki Rahmat.
Menurutnya, rencana pemerintah menaikan biaya ibadah haji hanya akan membebani jamaah. “Jelas itu membebani jamaah. Justru pemerintah semestinya berpikir bagaimana jamaah ini lebih ringan dalam melaksanakan ibadah. Orang mau beribadah, tiba-tiba kemudian pemerintah mengambil kebijakan menaikkan, jelas membebani jamaah,” kata Pujo sapaan akrabnya, saat ditemui radarmandalika.id di kediamannya di Mataram, Rabu (01/2/2023).
Peresdium Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) NTB ini juga pun berujar kalau biaya yang dibayarkan jamaah sekarang ini dinilainya sudah cukup memenuhi kebutuhan jamaah. “Dengan biaya yang sekarang sebenarnya sudah cukup memenuhi kebutuhan ibadah haji,” tutur Bang Pujo.
Jikapun akan dinaikan, menurutnya jangan sampai dua kali lipat. “Kalaupun mungkin nantinya dinaikan, ya jangan dua kali lipat seperti ini lah, ini kan ndak masuk akal. Angkanya ndak masuk akal, Jamaah pasti dirugikan,” sambungnya.
Lebih jauh, Pujo meminta pemerintah memikirkan ulang terkait rencana kenaikan biaya haji tersebut, dan meminta pemerintah mengedepankan sisi kemanusiaan. “Kemenag harus memikirkan ulang rencana untuk menaikan biaya haji, Kemenag harus lebih mengedepankan sisi kemanusiaan,” harapnya.
Pujo mengingatkan pemerintah supaya tidak menjadikan ibadah sebagai ladang bisnis. “Jangan jadikan ibadah sebagai ladang bisnis!,” tutupnya. (arb)