MATARAM – Aroma tidak sedap kini tercium di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Dugaanya, ada oknum pejabat diduga bermain dalam sejumlah proyek atau program di bawah lingkup Dikbud. Aroma tidak sedap disuarakan pendemo dari APPM-NTB. Mereka melakukan aksi kedua di kantor Dikbud NTB dengan mempersolkan.
Di antaranya, program dan project dana BOS Afirmasi dan Kinerja di tahun 2019-2020, kegiatan Sabtu Budaya serta pengadaan 11 unit kapal praktek fiberglass untuk jenjang SMA/SMK di NTB.
Herman saat orasi mengatakan, bahwa project dana BOS Afirmasi dan kinerja (pembelian tablet) senilai Rp 34 miliar diduga bermasalah. Bahkan kuat dugaan adanya oknum pengusaha di Dikbud NTB terindikasi melakukan permainan terstruktur dan massif, sehingga tidak memberikan kuasa penuh kepada sekolah yang dibentuk oleh panitia BOS sekolah masing-masing.
“Ada dugaan pungutan liar (pungli) pada kegiatan Sabtu Budaya yang dimotori oleh Dikbud NTB,” sebutnya.
Fadhil selaku koordinator aksi mengatakan, persoalan ketiga adalah pada project pengadaan 11 unit kapal praktek (fiberglas) dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 24 miliar. Bahkan ditemukan ada tidak sesuai spesifikasi oleh Kejaksaan Tinggi NTB. “Sehingga muncul pertanyaan, apakah pihak Dikbud menghadirkan ahli perkapalan untuk pembuatan kapal serta mempertanyakan fisik kapal seperti apa?” tanyanya.
Sementara, Sekretaris Dikbud NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi kepada massa aksi mengatakan akan menyerap apa yang di sampaikan oleh massa. Dia juga menerangkan bahwa dua masalah sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, namun untuk program sabtu budaya dirinya meminta data terkait pelanggaran yang ditemukan oleh massa aksi.
“Kami menyerap aspirasi teman-teman semua,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Dr H Aidy Furqan,M.Pd, menanggapi santai aksi dari Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat itu.
Dia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mengkritisi dan ikut mengawal jalannya program di dinas.”Kami mengapresiasi semua pihak,” katanya.
Disampaikan bahwa ada beberapa hal yang saat ini menjadi ramai dibicarakan yang perlu diklarifikasi. Yang pertama soal dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019, senilai Rp 34 miliar.
Ia menjelaskan, anggaran dari Kemendikbud tersebut disalurkan langsung ke masing-masing sekolah penerima pada 2019. “Untuk BOS Afirmasi dan BOS Kinerja ini anggarannya langsung ke sekolah penerima,” jelasnya.(rif)
