MATARAM – Janji Presiden Joko Widodo untuk membangun jalan bypass Lembar – Kayangan masih jauh dari harapan. Janji itu disampaikan Jokowi pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Mandalika tahun 2016 lalu. Padahal bypass tersebut sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus lalu lintas di Pulau Lombok.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTB, Reiza Setiawan mengatakan, masih banyak hambatan yang ditemukan di lapangan. Misalnya, hambatan pembangunan seperti pasar dan lain-lain masih menempuh jalan buntu.
“Perencanaannya masih ada hambatan di (wilayah) samping. Harusnya dicek dulu hambatan sampingnya. Misalnya pasar dan lain-lain,” terang Reiza, Selasa kemarin.
Jalan Bypass Lembar-Kayangan itu katanya, telah lama masuk tahap Studi Kelayakan (Feasibility Study). Dalam perencanaannya sepanjang 94 KM dengan perkiraan biaya sebesar Rp 11 Triliun. Bahkan dalam FS-nya bukan saja masuk kategori bypass melainkan jalan tol. Namun dengan persoalan yang ada ditambah akan menelan anggaran yang cukup besar, sehingga diperkirakan akan bisa dibangun 18 tahun lagi yaitu tahun 2040 mendatang.
“Studi kelayakan sudah dilaksanakan,” terangnya.
Dilanjutkannya, jauh-jauh hari Pemprov NTB sangat mendukung bahkan mereka mengusulkan pembangunan dilakukan swasta, melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam KPBU spesifikasi bangunan ditetapkan kementerian, pembangunan menggunakan dana swasta. Bisa sebagian bisa keseluruhan dana pembangunan ditanggung investor.
“Harapan semua pihak dengan kehadiran bypass itu akan memperpendek jarak tempuh. Saat ini jarak tempuh dari Pelabuhan Lembar menuju Kayangan memakan waktu tiga jam padahal panjangnya hanya 70 KM,” katanya. (jho)
.