Dibayar Murah, Pemilik Lahan di Sirkuit Menolak

F Sirkuit

LAHAN: Terlihat lahan yang sebelumnya di lakukan lan clering oleh pihak kepolisian tidak lama ini.

PRAYA—Belasan pemilik lahan enclave di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika masih menolak uang pembayaran lahan yang dititip dari Pengadilan Negeri (PN) Praya.

Hal itu karena, harga penawaran yang diberikan sesuai dengan appraisal tidak sesuai dengan keinginan dari pemilik lahan . Sebab, mereka ingin agar lahan mereka dibayarkan seharga Rp 200 juta dalam satu arenya.   Sedangkan, harga penawarannya berkisar dari harga Rp 100 juta ke atas.

Ketua Pengadilan Negeri Praya, Putu Agus Wiranata membenarkan, bahwa hingga sekarang sekitar 15  pemilik lahan enclave masih menolak uang ganti rugi  yang dititipkan di Pengadilan yang nilainya ditetapkan berdasarkan luas dan taksiran harga appraisal tersebut. Alasanya, pemilik lahan karena harga penawaran yang diberikan itu sangat jauh dari harapan mereka.

Sehingga dengan persoalan itu, hingga sekarang belum ada satu pun pemilik lahan enclave di KEK Mandalika ini yang mengambil pembayarannya yang di titip pengadilan oleh pemerintah tersebut.

“Ya harus bagaiamana lagi. Uang yang dititp untuk pembayaran lahan itu masih hingga sekarang di pengadilan. Kita tunggu masyarakat hingga berubah pikiran,” katanya saat ditemui di Becingah Adiguna Praya, kemarin.

Ia menegaskan, jumlah total dana pembayaran yang akan dititip oleh pihak pengelola KEK Mandalika, yakni PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebanyak Rp 43 miliar untuk 19 orang pemilik lahan. Namun, hingga saat ini, pihaknya baru menerima titipan untuk 15 orang dengan kisaran uang sebanyak Rp 32 miliar.

“Kami tidak ada target untuk kapan lahan itu dibayar.  Karena kami hanya menerima penitipan kemudian melakukan penawaran dengan memanggil yang bersangkutan tersebut,” jelasnya.

Ia mengaku,  penitipan uang pembayaran ganti rugi melalui pengadilan atau konsinyasi itu diberikan PT ITDC berdasarkan adanya ketetapan peradilan. Kemudian, sebagai fasilitator, pengadilan sudah menyampaikan hal ini kepada seluruh pemilik lahan enklave.

“Kami sudah memanggil dan meminta kepada mereka yang sudah tercantum namanya untuk segera mengambil uang ganti rugi. Tapi hingga sekarang masih belum ada karena mereka masih bersekukuh dengan harga yang mereka inginkan,” ucapnya.

Disinggung mengenai terkait pelepasan haknya yang mengacu pada putusan pengadilan, sedangkan pemilik lahan belum ada yang mengambil uang ganti rugi. Ia menyatakan, kalau untuk persoalan itu, bukan menjadi kewenangan pengadilan. Pihaknya hanya membayarkan dana sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho membenarkan, bahwa land clearing lahan tahap II direncanakankan akan dilaksanakan pada minggu mendatang.  Hal ini mengigat, pembangunan sirkuit MotoGP saat ini sedang dikejar jadwal.

“Ya kita harus segera melakukan land clearing ini.  Karena pembangunan sirkuitnya terus dikerjakan,”katanya saat ditemui di halaman Polres Loteng, kemarin.

Ia menegaskan, lahan yang akan land clearing itu,  merupakan lahan yang dikelaim oleh masyarakat.  Dimana, sesuai dengan datanya  kurang lebih sebanyak 8 titik. Dengan luas lahan mencapai 60 sampai 80 hektar lebih di lokasi pembangunan MotoGp tersebut.

“Jumlah warga yang klaim lahan ini kalau tidak sebanyak 7 orang,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, lahan yang akan diclearing tahap II ini, berbeda dengan lahan yang statusnya inklave tersebut. Selain itu, untuk lahan masuk inklave sendiri, saat ini sedang tahapan penyelesaian di pengadilan.

“Yang kita utamakan sekarang adalah lahan dimana lintasan dibangun,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan land clearing ini, pihaknya lebih mengedepankan pendekatan maupun penggalangan dengan masyarakat.  Bahkan, pihaknya telah membuka ruang selebar-lebar untuk masyarakat agar melayangkakn gugatan pada pihak pengadilan atas lahan yang dikelaim tersebut. Agar alas hak yang dimiliki ITDC berupa HPL akan diuji.

“Kita sudah menyarankan pada masyarakat untuk menggugat pada pengadilan. Karena yang dipersoalkan ini adalah lahan yang ada di HPL milik ITD,” ungkapnya.

Selain itu, lahan yang di land clearing itu, pada prinsipnya lahan yang telah clear and clean. Artinya, status kepemilikan lahan tersebut secara hukum berdasarkan putusan pengadilan, merupakan lahan yang telah dibebaskan atau dibeli untuk peruntukan KEK Mandalika.

“Jadi sebelumnya ada tim yang melakukan verifikasi terhadap data maupun dokumen milik warga. Kemudian, disandingkan dengan milik PT ITDC. Sehingga bisa dinilai bisa yang memang betul mememili lahan tersebut,” ucapnya. (jay)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Dewan Ancam Molor Bahas APBD 2021

Read Next

Suhaili: Kita Jangan Main Klaim Saja

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *