MATARAM – Wakil rakyat di DPRD NTB mengancam molor membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Ancaman disampaikan jika Pokok Pikiran (Pokir) dewan 2020 tidak bisa cepat terealisasikan. Ancamannya kepada eksekutif pun diakui tegas oleh Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda.
“Iya karena kalau mereka tidak serius (realisasikan Pokir 2020),” tegas Baiq Isvie Rupaeda kepada media, kemarin.
Isvie menegaskan, Pokir itu hak rakyat. Usualan Pokir itu berdasarkan serapan aspirasi saat dewan turun reses kepada masyarakat.
“Pokir ini hak rakyat. Pokir itu berdasarkan aspirasi rakyat saat reses. Itu hak rakyat,” tegasnya.
Pemprov diminta tidak main-main dengan yang seharusnya menjadi hak rakyat. Jika semua hak rakyat telah masuk dalam Pokir, harusnya segera direalisasikan.
“Jangan main-main dengan hak rakyat,” katanya.
Dewan menginginkan Pokir itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jika memang Pokir itu berada di APBD Perubahan maka harus direalisasikan sesuai dengan waktunya.
“Kita ingin Pokir ini berjalan baik. Pokir itu jadi hak sesuai UU. Pokir itu kita ingin berjalan baik sesuai mekanisme,” terangnya.
Isvie melihat masalah yang ada di eksekutif yaitu kinerja mereka yang lamban. Belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun Isvie tidak menampilkan kemungkinan hal tersebut disebabkan karena Covid-19.
“Kita saling mengingatkan.
(DPRD sudah tidak bergigi?) Tidak lah. Barangkali ini karena Covid-19 sehingga lamban di realisasikan,” ungkap Isvie.
Isvie bukan kali ini saja bicara. Beberapa waktu lalu saat silaturahmi dengan gubernur NTB juga ia sampaikan agar Pokir segera bisa diterima masyarakat.
“Makanya kita harapkan semua program cepat terserapkan, Pokir DPRD cepat terserap, hak hak masyarakat cepat diterima,” kata Isvie beberapa waktu lalu.(jho)