MATARAM – Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani menegaskan kebijakan pemerintah saat ini bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI yang hendak ke Malaysia dan Jepang gratis.
“Hanya butuh biaya pembuatan pasport saja,” ungkap Hadrian saat melaksanakan reses di Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Senin (20/2/2023).
Oleh karenanya, Hadrian meminta masyarakat melaporkan jika menemukan Tekong yang menarik biaya ke calon PMI.
“Kalau ada laporkan ke Dinas Tenaga Kerja,” pinta Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTB itu.
Hadrian mengaku, dibandingkan Malaysia, tujuan ke Jepang syaratnya sedikit berat. Usia minimum sudah ditetapkan termasuk PMI itu juga harus mendapatkan pelatihan.
“Selain dua negara (Malaysia, Jepang), harus bayar,” katanya.
Ditegaskannya, hal itu merupakan kebijakan Pemprov NTB dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi masyarakat pasca dilanda wabah Covid-19 selama dua tahun.
“Pemerintah NTB juga sedang melakukan negosiasi ke negara lain selain Malaysia dan Jepang,” paparnya.
Dalam reses tersebut juga Ketua DPW PKB NTB itu menyampaikan program pemerintah lainnya yaitu beasiswa untuk S1, S2 dan S3 yang bisa diakses.
“Kalau ada warga kita yang butuh beasiswa, bisa saya rekom,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Hadrian juga menyampaikan banyak jenis bantuan lainnya seperti bantuan sosial yang langsung bisa disalurkan Pemprov NTB ke masyarakat.
“Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap ada saran masukan yang bisa saya sampaikan ke pemerintah,” pungkasnya. (jho)