Dewan Akan Gunakan Hak Interpelasi

F Rais Ishak

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA H Rais Ishak

MATARAM – Sejumlah anggota DPRD NTB sepakat akan menggunakan hak Interpelasi (meminta keterangan, Red) atas sejumlah program Pemerintah Provinsi NTB selama dipimpin Gubernur dan wakil Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah.

“ Fraksi Demokrat sudah menyuarakan itu, saya setuju saya ikut,” tegas Anggota DPRD NTB dari fraksi PAN, TGH Najamuddin Mustofa, kemarin.

Menurutnya, DPRD NTB menggunakan salah satu hak dewan yang telah diatur secara konstitusional. Ide penggunaan hak ini pun diharapkan tidak membuat pemprov bereaksi berlebihan. DPRD NTB hanya perlu mendapat jawaban atas sejumlah  kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat.

“Tidak ada yang saya benci, kami hanya ingin memastikan pemerintahan ini berjalan dengan baik dan benar,” katanya.

Yang disorotinya dan perlu disampaikan dalam hak interpelasi itu, menurutnya kejelasan terkait arah dan kebijakan program industrialisasi yang selalu dielu-elukan Gubernur NTB selama ini. Selanjutnya program beasiswa ke Luar Negeri yang memakan anggaran puluhan Milyar.  Banyak anggaran yang keluar dengan mengatasnamakan program ini. Tetapi arahnya dinilai masih buram.

 “Jangan klaim motor listrik dan teh kelor sebagai program Industrialisasi, sebab tanpa kepedulian pemprov pun mereka sudah bisa berjalan,” sentilnya.

Najam menilai, pemprov terlalu lama kebingungan arah. Sejak pemerintahan Zul-Rohmi berjalan dia melihat sampai saat ini tidak jelas mau ke mana.  Najam mencontohkan sejumlah bahan pokok daerah yang masih disandarkan pemenuhannya melalui impor. Seharusnya, lanjut dia, Gubernur Zul mengarahkan program industrialisasinya untuk mengatasi ketergantungan itu.

“Tapi coba lihat, ini saya baru (kemarin, Red) saja dari pasar, yang ada bawang putih, telur, minyak, semua masih impor dari luar daerah, bagaimana mau menyatakan industrialisasi,” singgungnya pedas.

Seharusnya, program Industrialisasi itu berkenaan dengan kepentingan rakyat sehari-hari. “Nah kalau teh kelor, atau motor listrik yang harganya saja lebih mahal dari yang di pasaran, mau memenuhi kebutuhan rakyat bagaimana?” katanya.

Karenanya upaya menggulirkan hak interpelasi ini semata-mata untuk meluruskan kembali arah kebijakan pemerintah. Jangan sampai hanya larut pada narasi besar tetapi kemanfaatannya tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat.

Sementara di sisi lain, anggaran terus keluar hanya untuk membangun cerita keberhasilan yang sebenarnya belum ada hasil signifikan.

“Sudah saya katakan saya tidak benci siapa-siapa, tapi jangan ngomong besar juga (seolah-olah industrialisasi sudah ada hasilnya), mari terbuka saja pada rakyat,” sesalnya.

Dia lantas membandingkan dengan periode Gubernur TGB HM Zainul Majdi yang ukuran keberhasilannya dapat dilihat secara nyata.

“Misalnya apa, program bumi sejuta sapi, sapinya ada jelas bisa dihitung, lalu program rumput laut, rumput laut itu ada,” sebutnya.

Tetapi program industrialisasi ala Gubernur Zul dinilai sangat abstrak. Padahal pemerintahan ini sudah berjalan untuk tahun ketiga.

“Fokuskan saja program Industrialisasi itu pada pemenuhan Sandang, Pangan, dan Papan,” cetusnya.

Seharusnya upaya pemprov lebih konkret. Membuat penganggaran yang terarah sehingga dapat dievaluasi bersama sejauh mana capaiannya. “Karena itu di APBD ada plafon prioritas, tujuannya apa? Agar fokus!” tegasnya.

Gubernur juga harus berjalan dengan berpatokan pada RPJMD. Tidak boleh gubernur bekerja di luar RPJMD.  Selain mengenai industrialisasi, yang patut dipertanyakan pula melalui hak interpelasi yakni sejumlah proyek yang belum dibayarkan pemprov.

“Itu ada sejumlah program di APBD Perubahan (2020,Red), belum terbayarkan, bagaimana tata cara pengelolaannya (sehingga muncul hutang)?” herannya.

Berbagai macam persoalan itu mendorong dirinya setuju, interpelasi digulirkan.

Anggota dewan lainnya, Rais Ishak pun setuju digulirkan hak interpelasi. Bahkan di fraksi Demokrat, ide ini sudah mulai jadi pembahasan untuk disampaikan dalam paripurna.

“Insya Allah akan disampaikan fraksi Demokrat di Paripurna),” kata politisi Dapil VII Lombok Tengah itu.

Rais mengatakan, semua kebijakan pemprov selama ini harus dievaluasi. Yang berkenaan dengan program dan arah kebijakan pembangunan.

“Kita tidak melihat ini secara politik, tetapi Demokrat ingin menelaah ini secara kebijakan,” ulasnya.

Saat ini fraksi Demokrat tengah melakukan kajian menyeluruh atas kinerja pemprov selama ini.

 “Supaya tidak menjadi penilaian subjektif,” ujarnya.

Setelah merangkum berbagai persoalan, Demokrat akan menyampaikan secara resmi pandangannya.

“Sekaligus kita akan berikan masukkan (bila diperlukan),” imbuhnya.

Demokrat ingin pemprov kembali ke rel untuk serius dalam bekerja melayani masyarakat.

“Jangan sampai kita bias, sesuatu yang baik jangan dianggap tidak baik, atau yang tidak baik kita baik-baikin,” tegasnya.

Di tempat yang sama anggota Fraksi PPP, Syirajudin juga sepakat. Hak interpelasi yang akan digunakan untuk mempertanyakan terkait sejauh mana progres program Pemrov selama ini.

“Pelaksaan APBDnya dalam segala hal,” katanya di tempat yang sama.

Hak interplasi itu mengingat ada hal hal yang dilihatnya belum jelas dijalankan oleh Pemprov NTB selama ini. Salah satunya program APBD itu Pemprov masih banyak berhutang.

“Masalahnya dimana, apa persoalannya. Masak setiap tahun mereka terus berhutang? Apakah di 2021 ini sudah ada untuk membayarnya?,” tanyanya.

Berikutnya dia akan meminta kejelasan terkait tata kelola birokrasi selama ini.

“Ini harus dilihat secara komprehensif dan holistik. Karena itu bagian dari tugas dan fungsi DPRD NTB sebagai lembaga pengawasan,” katanya.

Di APBD 2020 mulai murni sampai perubahan pemerintah menyisakan hutang yang sampai hari ini belum bisa dibayarkan kepada pihak ketiga dan jumlahnya cukup banyak. Kedua dalam pembayaran di APBD itu dilihatnya tidak sesuai dalam peraturan perundang undangan. Misalnya dalam APBD Perubahan sudah menetapkan pendapatan sekian, belanja sekian, realiasi sampai 30 Desember 2020 diangka 96 persen.

“Lo kok masih hutang. Kewajiban pemerintah kok belum dibayar. Ada apa masalahnya apa,” tanya anggota Fraksi NasDem, Raihan Anwar.

Raihan menegaskan hak interpleasi itu hak personal anggota dewan sesuai ketentuan minimal sepuluh anggota dewan atau lebih dari satu fraksi yang mengusulkannya.

 “Ini semua kita lakukan demi menjamin clean and good goverment,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Warga Pengembur Ancam Kembali Blokir Jalan

Read Next

Gubernur Bongkar Komposisi Pejabat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *